Beranda Pustaka Blog Terpenuhinya Hak Pendidikan Anak Terpidana Untuk Mewujudkan Inklusi Sosial

Terpenuhinya Hak Pendidikan Anak Terpidana untuk Mewujudkan Inklusi Sosial

Blog / Anak dan remaja rentan Mitra Payung : PKBI Pusat

Oleh: Rodhi Dwi Priono

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat memperhatikan aspek pendidikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang artinya, pendidikan adalah hal utama bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, dari setiap generasi ke generasi berikutnya selalu turun-temurun diiringi dengan menjunjung nilai-nilai agama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut, pemerintah mengupayakan program wajib belajar 12 tahun, yang mana program ini harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, dalam sambutannya di acara Peringatan Hari Guru Nasional 2012 dan HUT ke-67 PGRI pun mengatakan bahwa agenda yang sedang dibuatnya kini adalah memperluas akses semua anak bangsa dalam dunia pendidikan. Semua anak bangsa berarti di manapun ia berada, tak terkecuali anak-anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan yang berkewarganegaraan Indonesia berhak mendapat pendidikan yang memadai.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyebut jumlah anak yang terdaftar di Unit Pelayanan Terpadu yang dikelola Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meningkat dibandingkan dengan 2016 lalu. Mengacu pada data Juni 2017, tercatat 2.559 anak menjadi warga binaan. Jumlah ini lebih besar dari jumlah narapidana anak pada Desember 2016 yang memiliki jumlah 2.320 anak. Yang berarti, banyak anak kehilangan haknya selama menjalani hukuman di Lapas, seperti hak untuk mendapatkan kebebasan, berpartisipasi, serta memperoleh pendidikan.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Menurut Miriam Budiardjo, hak-hak dasar manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Artinya, hak berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau asal usul sosial dan bangsa. Hak juga bukan dibeli atau pun diwarisi karena hak merupakan bagian yang melekat pada manusia secara otomatis. Di samping hak-hak dasar, manusia juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Setiap orang selama hidupnya memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia.

Yang menjadi permasalahan di sini adalah apakah anak-anak yang terpidana masih dapat merasakan hak-hak dasar yang melekat pada dirinya?  Hak yang dimaksud di sini adalah hak pendidikan anak yang merupakan salah satu bentuk dari hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan.

Pada hakikatnya, anak binaan lembaga pemasyarakatan merupakan aset dan sumber daya manusia yang nantinya menjadi penerus pembangun bangsa. Terpenuhinya hak pendidikan anak-anak di Lapas sangatlah penting. Hal ini tidak boleh diabaikan agar anak-anak Lapas tetap dapat menimba ilmu dan melanjutkan pendidikan mereka.

Kemudian, setelah kembali menghirup udara luar, mereka dapat diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan dunia luar penjara yang kompetitif dengan bekal ilmu yang diperoleh. Anak-anak terpidana juga memiliki kewajiban untuk membangun bangsa agar lebih baik. Bahkan, mereka merupakan generasi penerus yang mampu memajukan peradaban dan kesejahteraan yang ada pada bangsa.

Terpenuhinya Hak Pendidikan Anak Terpidana untuk Mewujudkan Inklusi Sosial

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat diwajibkan di negara mana pun., termasuk Indonesia. Di Indonesia, pendidikan dijadikan sebagai pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Dengan pendidikan, kita bisa mengetahui sesuatu yang tak diketahui sebelumnya. Dengan pendidikan, kita mendapakan ilmu yang dapat mencerminkan bahwa generasi penerus bangsa harus bisa menjadi SDM yang terdidik dan bermanfaat bagi negara.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, didukung dengan pasal 31 dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Artinya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang status yang mereka miliki. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat memperluas akses semua anak bangsa dalam dunia pendidikan, tak terkecuali anak-anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Meski di balik jeruji, mereka tetap berhak memperoleh pendidikan yang memadai.

Apabila terjadi diskriminasi, tentu akan menimbulkan dampak negatif. Seperti yang dikutip dalam Liputan6.com, Direktur Jendral (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM I, Wayan Kusmianta Dusak, mengatakan bahwa ada perbedaan antara anak yang berkonflik hukum dan anak pada umumnya. Karena status mereka secara hukum mengakibatkan perampasan kemerdekaan fisik, baik ketika ditahan di institusi penahanan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maupun ketika dipidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Keberadaan mereka di Lapas dan status mereka sebagai anak didik Lembaga Pemasyarakatan tidak menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi serta dilindungi, terlebih dalam hal pendidikan.

Apa jadinya bila anak Lapas tidak mendapat pendidikan yang memadai? Tentu mereka tidak mempunyai bekal ilmu yang baik untuk menghadapi dunia di luar penjara yang kompetitif. Mereka juga akan tertinggal dalam persaingan di dunia global saat ini. Kemungkinan besar mereka akan dikucilkan dan tidak dapat diterima sekembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat.

Ketika berada di masyarakat, mereka tidak diterima, bahkan mereka dianggap sampah. Mereka bisa saja kembali lagi melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Seperti yang terdapat pada Teori Labeling menurut Lemert (dalam Sunarto, 2014), yaitu penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Akibatnya, anak yang menyandang status narapidana sering kali dianggap sebagai sampah. Karena label inilah mereka kerap mendapatkan sikap penolakan dan perlakuan yang tidak baik, seperti kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Terlepas dari status sebagai anak terpidana, mereka tetaplah anak-anak yang berhak memperoleh pembinaan pendidikan, serta hak lain sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Thoha (2003, H.7), pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam konteks ini, terdapat kemajuan, peningkatan, pertumbuhan atas berbagai kemungkinan. Hal ini pun didukung dengan peraturan tentang sistem pendidikan yang dikhususkan bagi anak usia sekolah di Lapas, di antaranya UU SPPA. Dalam UU SPPA, diatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Maka, tidak ada alasan bagi Lapas untuk mengelak dari peraturan tersebut.

Melihat keadaan tersebut, terpenuhinya hak-hak dasar anak sangatlah penting. UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan perubahan UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan secara jelas bahwa setiap anak berhak menerima hak-haknya sebagai anak. Salah satu hak anak yang disebutkan dalam UU tersebut yakni mengenai pendidikan. Semua menyadari bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan meningkatkan kercedasannya.

Hak pendidikan tentu dapat diterima juga oleh setiap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapatkan haknya sesuai ketentuan undang-undang.

Di sinilah perlunya peran pemerintah (Lapas) maupun masyarakat dalam memperluas akses semua anak dalam pendidikan. Agar mereka, termasuk di dalamnya anak-anak terpidana, dapat merasakan hak-hak dasar mereka, terutama hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana diketahui, upaya pemenuhan hak pendidikan anak terpidana terbagi atas pendidikan formal dan nonformal.

Terlepas dari kegiatan yang berkenaan dengan pendidikan formal dan nonformal, penting juga untuk melihat bagaimana budaya atau rutinitas yang dilakukan oleh anak-anak di dalam Lapas. Selama menjalani hukuman, anak juga mengikuti berbagai macam kegiatan, walaupun kegiatan tersebut bukan keinginan mereka. Kegiatan tersebut bergantung pada atau berdasarkan pada kerja sama lembaga dengan Lapas.

Berdasarkan pemaparan diatas, bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan pada anak terpidana, antara lain:

1. Pelatihan Kerja

Dalam hal ini, bisa bekerja sama dengan lembaga badan ekonomi kreatif atau lembaga yang lainnya seperti berbagai pelatihan otomotif, mebel, dan, menjahit. Dalam pelatihan-pelatihan tersebut, anak hanya diperbolehkan menjadi peserta kegiatan. Anak tidak memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan program dan penyediaan alat perlengkapan.

2. Kejar Paket

Dalam hal ini, bisa bekerja sama dengan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dalam pelatihan, anak dapat belajar membaca bahkan menulis. Kemudian, anak-anak juga dapat belajar tentang mata pelajaran, seperti pelajaran rumus dan bangun ruang matematika. Anak-anak juga dapat memperoleh ijazah agar setelah mereka kembali menghirup udara di dunia luar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan mampu menghadapi dunia luar yang kompetitif.

3. Pesantren

Maksudnya, Lapas dapat membuka Pondok Pesantren terpadu di dalam area Lapas. Tujuannya, agar para anak binaan bisa termotivasi dan lebih baik lagi ketika kelak keluar dari sini. Dengan adanya Pondok Pesantren terpadu ini, nantinya para anak binaan akan diberikan pendidikan tentang agama, seperti membaca kitab suci Al-Qur’an setiap harinya dan juga mendengarkan tausiyah dari ustaz-ustaz yang sudah bekerja sama dengan pihak Lapas.

Dengan terpenuhinya hak-hak dasar manusia, terutama pendidikan bagi anak tanpa pembedaan antara anak pada umumnya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pembangunan bangsa ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa bangsa ini kepada kesejahteraan. Harapannnya, nantinya mereka bisa menjadi penerus kita kelak ketika pada saatnya menggantikan posisi para pemimpin bangsa.

Daftar Pustaka

Ferri, Oscar. (2016). Dirjen PAS : Baru 39 Persen Anak di Penjara yang Dapat Pendidikan.   Liputan6.com. 2 Agustus      https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2567069/dirjen-pas-baru-39- persen-anak-di-penjara-yang-dapat-pendidikan  (diakses tanggal 24 Oktober 2018)

ICJR : Jumlah Tahanan Anak di Indonesia Meningkat Pesat. (2017). REPUBLIKA.co.id. 21          Juli. https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/otfugz (diakses tanggal 24    Oktober 2018)

Ghani, Hakim. (2017). Lapas Garut Luncurkan Pesantren Khusus Napi. Detik.com 21 Juli.    http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3569137/Lapas-garut-luncurkan-pesantren-           khusus-napi (diakses tanggal 24 Oktober 2018)

Purba, Ratih dan Nurhadi. (2015). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak. (diakses 24 Oktober 2018)

Satya, Yuansyah. (2012). Pentingnya Pendidikan di Balik Jeruji. Neraca.co.id. 8 Desember.          http://www.neraca.co.id/article/22485/pentingnya-pendidikan-di-balik-jeruji (diakses tanggal 24 Oktober 2018)

Wahidah, Fatin Rohmah Nur. (2013). Pendidik(an) untuk Anak Lapas. REPUBLIKA.co.id.   2 Mei. https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/mm5jgr (diakses tanggal 24 Oktober 2018)

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Rodhi Dwi Priono dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.