Beranda Pustaka Blog Temu Inklusi #3, Suarakan Hak-Hak Disabilitas Untuk Indonesia Inklusif 2030

Temu Inklusi #3, Suarakan Hak-Hak Disabilitas untuk Indonesia Inklusif 2030

Blog / Orang dengan disabilitas Mitra Payung : YAKKUM

Lantunan lagu-lagu Jawa yang dibawakan oleh sebuah kelompok musik difabel bernama Diva Kroncong Playen menjadi pertunjukan yang sangat memukau pada malam pembukaan Temu Inklusi #3 yang berlokasi di Desa Plembutan, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Temu Inklusi sendiri merupakan acara rutin yang diadakan setiap dua tahun sekali sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif. Berbeda dengan Temu Inklusi dua tahun sebelumnya, acara yang digelar pada 22-25 Oktober 2018 ini diselenggarakan dengan berfokus pada isu disabilitas.

Kegiatan yang mengusung tema “Menuju Indonesia Inklusif 2030 melalui Inovasi Kolaboratif” ini mendapat sambutan hangat dari Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam X.

Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa Temu Inklusi #3 mempunyai nilai strategis yang bertujuan untuk menggali dan membagikan solusi-solusi lokal dan beragam inovasi dalam meminimalisasi hambatan dan mempromosikan terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih inklusif.

Beliau juga menambahkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak-hak orang dengan disabilitas melalui penyesuaian Undang-Undang, termasuk pemenuhan hak disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Sambutan ditutup dan acara Temu Inklusi #3 secara resmi dibuka dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Wagub DIY.

Perlindungan Hukum dan Kebijakan Inklusif bagi Difabel

Kegiatan Temu Inklusi #3 dilanjutkan dengan seminar nasional bertema “Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perlindungan Hukum dan Kebijakan yang Inklusif”. Dalam seminar tersebut, dijelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperjuangkan dalam pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas tidak hanya terbatas pada persoalan mendasar seperti hak untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga hak atas akses terhadap keadilan dan pengadilan.

Pemenuhan kebutuhan orang dengan disabilitas berkaitan dengan tolok ukur responsif atau tidaknya negara atas rakyatnya. Hak-hak difabel atas akses peradilan bukan hanya terbatas pada akses atas putusan yang adil, namun juga pada proses dalam mendapatkan putusan yang adil.

Dengan memastikan proses peradilan yang memenuhi standar keperluan disabilitas, maka pemerintah telah memenuhi 50% fair trial (peradilan yang jujur dan adil) di luar dari substansi hukum.

Lebih dari itu, Temu Inklusi #3 juga mendukung pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas dalam mengakses layanan keuangan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam seminar bertema “Merintis Layanan Keuangan yang Inklusif bagi Difabel” yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang keuangan.

Dalam seminar tersebut, Bagus selaku perwakilan dari DEFINIT memaparkan bahwa sejalan dengan Perpres No. 82 tahun 2016, pemerintah telah menargetkan tingkat inklusi keuangan di tahun 2019 menjadi sebesar 75%. Saat ini, tingkat inklusi keuangan yang dicapai baru sebesar 25% dengan 9% difabel belum dilibatkan dalam pencapaian tersebut dan dikeluarkan dari sistem keuangan negara karena dianggap tidak berdaya.

Sementara itu, perwakilan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pemerintah, dalam hal ini lembaga keuangan, sedang mempersiapkan Peraturan Teknis Operasional (PTO) mengenai pelayananan keuangan yang sensitif terhadap orang dengan disabilitas sehingga seluruh aspek dalam lembaga keuangan mampu mengikutsertakan orang dengan disabilitas dalam program-program keuangan, sesuai dengan aturan yang tepat, agar inklusi keuangan dapat tercapai. PTO ini ditargetkan akan selesai pada 3 Desember 2018.

Disabilitas dalam Konstruksi Agama dan Budaya

Pada hari ketiga Temu Inklusi #3, sebelas lokakarya tematik digelar di beberapa tempat secara terpisah dalam waktu bersamaan. Salah satu lokakarya yang cukup menarik banyak perhatian publik adalah lokakarya bertema “Agama, Budaya, dan Difabel” yang diadakan di Dusun Wiyoko Tengah.

Dalam lokakarya tersebut, K.H. Imam Aziz selaku ketua PBNU hadir sebagai salah satu narasumber yang membahas difabel dalam perspektif agama. Ia menerangkan bahwa secara normatif, tidak ada diskriminasi terhadap disabilitas dalam agama karena Sang Pencipta menciptakan seluruh makhluk dengan sempurna. Lantas, konstruksi budaya ikut menguatkan posisi tersebut.

Lebih lanjut lagi, Herman Situjanitama selaku pemerhati budaya dan penulis buku Polowijan (Difabel dalam Perspektif Jawa) juga menambahkan bahwa sejak awal berdirinya keraton, orang dengan disabilitas telah memiliki peran aktif dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuktikan dengan peran para difabel dalam cerita-cerita pewayangan. Menurutnya, orang dengan disabilitas memiliki fungsi yang persis seperti tanaman palawija, yaitu memenuhi dan melengkapi tatanan kehidupan di masyarakat.

Akhir yang Sempurna

Selain seminar dan lokakarya, Temu Inklusi #3 juga dimeriahkan dengan kegiatan game inklusi yang diadakan di Balai Desa Playen. Kegiatan ini menghadirkan dua jenis permainan, yaitu balap kursi roda dan lomba memindahkan karet gelang. Kedua permainan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas mengenai kehidupan orang-orang dengan disabilitas yang meskipun memiliki cara kerja yang berbeda dengan kebanyakan orang, namun mereka tetap mampu melakukan banyak hal dengan baik.

Para peserta dalam permainan ini mengikuti kegiatan dengan sangat antusias. Seluruh peserta dengan berbagai latar belakang berkumpul di wadah yang sama, menyatu dan tertawa bersama tanpa memperhatikan perbedaan di antara mereka.

Keesokan harinya, di pagi hari terakhir acara Temu Inklusi #3, peserta memulai kegiatan dengan melakukan senam inklusi. Sama seperti hari-hari sebelumnya, seluruh peserta dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan bersama meskipun cuaca Playen saat itu sedang terik.

Adolf, seorang peserta disabilitas tuli yang berasal dari NTT, menyampaikan kesannya selama mengikuti kegiatan Temu Inklusi #3. Dengan bahasa isyarat, ia menyampaikan bahwa dirinya sangat senang mengikuti acara ini karena dapat diterima dengan baik dan dianggap setara saat bertemu dengan penerjemah dan teman-teman lainnya.

Kesan mendalam ini hadir karena di tempat tinggalnya, Manggarai, teman-teman tuli hanya dapat berinteraksi dengan sesama teman-teman tuli. Oleh karena itu, Adolf mengatakan bahwa dia akan menceritakan kesannya selama mengikuti Temu Inklusi #3 kepada teman-teman tuli di Manggarai tentang kehidupan bermasyarakat yang inklusif.

Bapak Suharto selaku Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) menutup kegiatan ini dengan mengatakan bahwa kemeriahan Temu Inklusi #3 menunjukkan tidak adanya jarak dan pembatas antara difabel dengan masyarakat lain. Kegiatan ini akan terus berlanjut dan akan diagendakan kembali pada 2020 di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Kegiatan Temu Inklusi #3 ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mengimplementasikan makna kesetaraan, serta memandang difabel sebagai orang yang juga mampu dan berdaya di lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan itu, salah seorang aktivis disabilitas yang biasa disapa Cak Fu juga mengatakan, “manusia adalah citra dari kesempurnaan Tuhan. Difabel adalah salah satu bentuk kesempurnaan Tuhan”.

Kegiatan Temu Inklusi #3 berakhir dengan meriah dan sempurna. Seluruh peserta pulang membawa makna tentang manusia yang setara dan semartabat, serta harapan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif.

Sampai jumpa di Temu Inklusi selanjutnya!