Beranda Pustaka Blog Sunda Wiwitan: Catatan Indonesia Belum Merdesa

Sunda Wiwitan: Catatan Indonesia Belum Merdesa

Blog / Korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama Mitra Payung : Generasi PINTAR Topik : generasi pintar, penghayat, Sunda Wiwitan

Sumber foto dari situs Pemerintah Kabupaten Kuningan


Agustus identik dengan peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun ini, sudah 75 tahun usianya. Dalam kurun waktu itu, ada banyak hal yang dapat ditanyakan pada diri: “Apakah benar kita sudah merdeka?” Memang benar kita sudah merdeka, tapi kenyataannya kita belum sepenuhnya merdesa. Sebagai negara yang merdeka, sudah sepatutnya masyarakatnya hidup dengan layak dan sejahtera. Itulah yang namanya merdesa. Sayangnya, Indonesia belum mencapai titik itu. Jika menengok kembali ke belakang, akan terkumpul kisah-kisah mereka yang masih termarginalkan. 

Salah satunya adalah soal penyegelan bakal makam tokoh penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang terjadi di Desa Cisantana, Kuningan, Jawa Barat belum lama ini. Bakal makam yang tadinya dibangun di atas tanah sendiri dan telah memperoleh persetujuan masyarakat sekitar, kemudian dipermasalahkan oleh sejumlah pihak. Alasannya, takut menjadi tempat pemujaan yang bisa mengganggu aqidah dan menyesatkan keyakinan tertentu. Instrumen hukum yang belum lengkap pun digunakan, meski belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang izin mendirikan bangunannya (IMB). Tindakan penyegelannya sudah dilakukan. 

Segala daya upaya pun ditempuh komunitas Sunda Wiwitan di tengah surat peringatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertubi-tubi. Mulai dari mengirimkan surat resmi kepada Kepala Desa untuk mengurus perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) hingga audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Raykat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan dilakukan. Puncaknya, ketika sudah menghadapi kebuntuan akibat eksekusi penyegelan pada 13 Juli 2020, komunitas Sunda Wiwitan pun mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Aduan itu mendapat perhatian besar dari jaringan antar kepercayaan, nasionalis, pemerhati adat dan budaya sehingga terbentuklah tim advokasi yang memperjuangkan keadilan bagi komunitas Sunda Wiwitan. Puji syukur, semua perjuangan berbuah manis. Pada 13 Agustus 2020 lalu, segel yang sudah melilit selama 1 bulan itu dilepas juga oleh Satpol PP dengan surat tugas Bupati. Pembangunan bakal makam pun kini bisa dilanjutkan.

Kejadian tersebut bukan pertama kalinya komunitas Sunda Wiwitan mengalami diskriminasi atas dasar agama yang dianut seperti kasus tersebut. Djuwita Djatikusumah Putri, salah seorang penghayat Sunda Wiwitan yang Generasi Pandu Inklusi Nusantara wawancarai, misalnya, menyebutkan salah satu komunitas Sunda Wiwitan, Paguyuban Adat Karuhun Urang pernah dibubarkan dengan alasan sesat. Bahkan semasa sekolah, dirinya sering dikatai kafir dan dipaksa berpindah agama. Hal seperti itu masih sering terjadi menimpa penganut Sunda Wiwitan hingga kini. 

Sunda Wiwitan sebenarnya sama baiknya dengan agama lainnya, lho. Apabila dijabarkan definisinya, kata “Sunda” bermakna kejernihan pikiran, kebersihan rasa, dan keindahan perilaku yang wajib dimiliki manusia. Kata “Wiwitan” sendiri bermakna asal mula. Prinsip ajarannya pun mengenai kesadaran akan jati diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan kesadaran jati diri sebagai sebuah bangsa. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk menganggap agama lain lebih rendah, bukan? Tidak bisa pula menghakimi suatu agama itu sesat dengan memakai standar agama sendiri. Dengan segala hiruk pikuk permasalahan diskriminasi yang masih terjadi dalam masyarakat, Djuwita Djatikusumah Putri berpesan,

“Kita harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda dan beragam dari bahasa, budaya, adat, warna kulit dan wajah pun berbeda – beda. Kita harus menyadari bahwa perbedaan itu ada. Satu ciri nilai moralitas yang disampaikan melalui apapun ajarannya, itu adalah cinta kasih. Kita harus berdamai dengan perbedaan itu.”

Sebagai manusia yang setara-semartabat, sudah barang tentu kita wajib menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi dengan adanya momentum hari kemerdekaan Indonesia, kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk menghentikan praktik-praktik stereotip, stigma, dan diskriminasi terhadap orang lain. Seperti kata Djuwita Djatikusumah Putri juga, bahwa kita jangan lagi terjebak pada persoalan mayoritas dan minoritas karena itu sebatas kuantitas. Jika hanya fokus pada kuantitas, akan timbul ketidaksetaraan yang mana ada yang superior, dan ada yang inferior. Yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dengan kita bersatu, saling merangkul dan menghormati satu sama lain. 

MERDEKA!


Penulis: Harits Budiman

Editor: Leona Wirawan


Tulisan ini sepenuhnya mencerminkan pandangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan dari The Asia Foundation dan Pemerintah Australia.