Beranda Pustaka Blog Sanusi, “Sarjana” Pegiat Inklusi

Sanusi, “Sarjana” Pegiat Inklusi

Blog / Hak Asasi Manusia dan restorasi sosial Mitra Payung : Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan Topik : cerita dari lapangan, cerita perubahan, HAM, Inklusi sosial, kader, PINTAR, Praktik baik

Namanya Sanusi, pria kelahiran 77 tahun silam ini menetap di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Guratan-guratan wajahnya menandakan kebijaksanaan dalam bertindak dan berpikir yang semakin teruji dalam rentang usianya. Meski saat ini penglihatannya tidak terlepas dari bantuan kacamata, sorot matanya masih terlihat bersemangat dalam menularkan semangat-semangat positif. Sanusi bahkan masih dengan gagah mengendarai motor antik andalannya, berkeliling dari rumah ke rumah mengunjungi mereka yang menjadi korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) 1965.

Ayah dari Sanusi, Sutopo merupakan seorang pemberontak yang oleh rezim kolonial Hindia Belanda diadili dan dijatuhi hukuman pembuangan ke bumi Serambi Mekkah di ujung utara Sumatera. Sebuah ‘kebetulan’ yang miris ketika Sanusi juga mengalami hal yang sama seperti ayahnya.

Oleh rezim Orde Baru, Sanusi dijatuhi hukuman penahanan di berbagai tempat selama delapan tahun.

Bedanya, ia tidak pernah diadili seperti ayahandanya dahulu. Ia justru tidak diperlakukan dengan adil oleh bangsanya sendiri. Ia dituduh anak Partai Komunis Indonesia (PKI).

Delapan tahun masa hukuman ia anggap sebagai masa “pendidikan”. Sebagai pegawai sipil Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) saat itu, ia justru memulai masa pendidikannya pada tahun 1970 di bagian Polisi AU. Sanusi yang dicap sebagai kelompok subversif, kerap kali menyaksikan bahkan merasakan sendiri perlakuan kekerasan. Ia menjadi saksi bagaimana seseorang justru mendapatkan kesenangan menyiksa saudara sebangsanya sendiri. Masa pendidikan inilah yang membentuk pribadinya saat ini.

Jika lulusan pendidikan akan mendapatkan gelar dan ijazah, beda halnya dengan “pendidikan” versi yang dialami Sanusi. Ia mendapat stigma yang melekat dan diskriminasi bahkan hingga setelah ia selesai menjalani ‘hukuman’.

“Ijazah” yang ia dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cap khusus di baliknya. Eks tahanan politik.

Meskipun ukurannya kecil dan tidak signifikan, cap ini justru mengandung implikasi yang sangat besar terhadap kehidupannya setelah menjadi “sarjana”.

Rezim saat itu dengan digdaya mengeksklusi ia dan rekan-rekan senasib dari kehidupan yang bermartabat dan bermakna. Pekerjaan formal menjadi suatu ketidakmungkinan, kontak sosial menjadi jarang, dan tak luput pula pengawasan dari aparat keamanan negara terhadap kehidupan keseharian.

 Inklusi Sosial untuk Para Korban Pelanggaran HAM

Pada awalnya, pendekatan inklusi sosial terasa sebagai sebuah konsep yang asing untuk mereka yang bergelut di isu HAM. Ternyata justru pendekatan inilah yang berhasil memberikan harapan dan kehidupan yang lebih baik untuk para penyintas dengan melihat setiap orang setara semartabat dengan hak yang sama sebagai warga negara.

Sanusi, adalah satu dari banyaknya kader Pandu Inklusi Nusantara (PINTAR) yang giat bekerja agar rekan senasib sepenanggungan mendapatkan akses dan fasilitas layanan publik yang sama seperti masyarakat pada umumnya. Sebagai koordinator Sekber’ 65, ia masih rutin menyambangi rekan-rekannya mengajak mereka datang dalam pertemuan bulanan. Pertemuan bulanan menjadi wadah bagi para korban untuk melepas penat dan menyembuhkan luka dengan bersosialisasi dan berbagai kegiatan.

“Saya menarik para korban agar traumanya sedikit demi sedikit hilang. Mereka ada yang takut kalau bertemu tentara, kaget kalau mendengar derap sepatu. Mereka sulit dihubungi dan tidak mau diajak bertemu. Saya sampaikan berita dan informasi perkembangan situasi saat ini seperti apa, sudah berubah, agar mereka lebih bersemangat,” cerita Sanusi.

Akses terhadap layanan kesehatan adalah salah satu yang paling dibutuhkan oleh para korban mengingat usia mereka yang sudah lanjut usia. Terbatasnya pilihan dan ruang gerak karena stigma dan diskriminasi juga tak membantu kondisi ekonomi serta penghidupan mereka. Sekedar memeriksakan kondisi kesehatan dan berobat adalah sesuatu yang mewah bagi mereka.

“Saya tanyakan apa surat-surat yang mereka punya, KTP, dan lain-lain untuk dikirimkan ke [Komisi Nasional] Komnas HAM. Nanti Komnas HAM bisa memberikan surat keterangan korban pelanggaran HAM berat,” cerita Sanusi. Dengan surat rekomendasi Komnas HAM, para korban bisa mendapatkan buku hijau untuk mengakses layanan kesehatan. “Buku hijau ini seperti ‘jalan tol’ jika dibandingkan dengan BPJS. Para korban bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis,” kata Sanusi dengan semangat.

Buku hijau, mungkin hanya sebuah benda yang menjadi prasyarat dan dapat membantu para korban dapat berobat. Namun terlebih dari itu, buku hijau menjadi wujud dari bentuk pemanusiaan para korban pelanggaran HAM menjadi setara semartabat.

Sanusi mengaku tidak ada rasa dendam untuk membayar lunas perasaan disakiti atas apa yang menimpanya di masa lalu. Alih-alih, ia menekankan adanya niatan rekonsiliasi yang tulus antara korban dengan pelaku dari pelanggaran berat HAM yang telah terjadi. Rekonsiliasi berarti kedua belah pihak saling berdamai satu sama lain, saling memaafkan, dan juga berkomitmen untuk mencegah kejadian serupa dapat terulang kembali di masa depan.

 “Saya ingin masyarakat tahu bahwa korban 1965 adalah tumbal negara. Jadi memang betul-betul tidak salah tetapi disalahkan karena tidak terbukti berbuat kriminal atau teror. Hanya karena [ber]kuasa, seenak saja menahan orang. Peristiwa 1965 adalah pengorbanan rakyat. Mereka dikorbankan oleh penguasa pada waktu itu,” ungkap Sanusi.


Sanusi adalah salah satu kader organik Program Peduli yang disebut dengan Pandu Inklusi Nusantara (PINTAR). Pada November 2018, Jamaludin mendapatkan apresiasi dari Program Peduli dalam acara Malam Apresiasi PINTAR di Yogyakarta.