Beranda Pustaka Blog Revitalisasi Organisasi Waria Di Palembang

Revitalisasi Organisasi Waria di Palembang

Blog / Waria Mitra Payung : PKBI Pusat, Semua Mitra

Konteks yang Mempengaruhi Perubahan di Organisasi

Berdiri pada 1999, Himpunan Waria Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (HW MKGR) adalah organisasi waria berbasis komunitas yang berlokasi di Kota Palembang, Sumatra Selatan. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2012, estimasi jumlah waria di Kota Palembang adalah 725 orang, yang kebanyakan adalah warga pendatang dari kabupaten Banyuasin yang berjarak 2-3 jam dari kota Palembang. Di Kota Palembang, waria hidup berkumpul dalam titik-titik yang tersebar di beberapa lokasi, seperti Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Ilir Barat II. Di dua lokasi tersebut, sejak 2016 bersama Program Peduli HW MKGR melakukan berbagai kegiatan pengorganisasian kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan hidup waria. Pada pertengahan 2018, organisasi berkembang dengan sangat signifikan—yang dilihat dari bertambahnya jumlah waria yang mendapatkan kartu identitas penduduk hingga pelibatan waria dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Perkembangan organisasi dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan Ita Sandy, atau Ismail Efendi, yang memiliki kedekatan secara personal dengan Gubernur Sumsel saat itu, Alex Noerdin. 

Meski capaian dalam penerimaan sosial bagi kelompok waria saat itu sangat signifikan, keberhasilan tersebut belum diiringi dengan konsolidasi internal organisasi yang kuat. Di dalam HW MKGR saat itu terdapat perbedaan pendapat antara waria senior dan junior. Waria junior, terutama, merasa hanya dilibatkan sebagai peserta kegiatan atau penerima bantuan sosial. Permasalahan antara waria senior dan junior ini sebenarnya lazim ditemukan di berbagai lokasi program pilar waria. Di Palembang, permasalahan waria senior dan junior kerap berakar dari banyaknya jumlah junior yang ikut bekerja di salon dan hidup bergantung pada waria senior karena belum memiliki keterampilan yang memadai untuk hidup mandiri di kota. Kesenjangan antara kelompok senior dan junior sering menjadi topik pembicaraan di kelompok waria Kota Palembang. Waria junior biasa dipanggil dengan sebutan ‘banci kaleng’ dan dipaksa memberikan setoran kepada waria senior, serta menjadi korban kekerasan dari waria senior. Situasi ini menyebabkan waria junior enggan untuk bekerja dengan waria senior, serta menjadi tantangan bagi konsolidasi di dalam organisasi. 

Pada Februari 2019, wafatnya Ita Sandy memunculkan kekosongan kepemimpinan di dalam organisasi. Di dalam diskusi organisasi, waria junior enggan untuk kembali dipimpin oleh waria senior. Diskusi yang berlangsung dengan di salon milik salah satu waria junior mencoba mengumpulkan anggota organisasi yang masih memiliki komitmen untuk kemajuan organisasi. Berbagai hal menjadi pertimbangan untuk meneruskan organisasi, seperti kebutuhan untuk mengorganisir kelompok waria agar tidak semakin menjadi rentan, serta kesadaran bahwa hubungan yang terjalin dengan stakeholder pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan penerimaan dan inklusi bagi waria. Setelah diskusi yang berlangsung cukup panjang, pada November 2019 terpilih ketua baru HW MKGR, Helena, yang dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan yang cukup baik serta mampu menyatukan waria senior dan junior. HW MKGR juga membentuk struktur kepengurusan baru untuk periode 2019-2024 yang terdiri dengan komposisi waria senior dan junior yang berimbang.

 

Upaya Menjalin Kembali Relasi dengan Pemerintah dan Jejaring Masyarakat Sipil

Sebelumnya, HW MKGR telah memiliki surat keterangan organisasi dari Badan Kesbangpol Provinsi. Legalitas organisasi dalam bentuk surat keterangan terdaftar amat dibutuhkan organisasi untuk menjalin kerjasama dan mengakses pendanaan dari program-program pemerintah, namun surat ini memiliki masa berlaku sehingga perlu diperbarui secara berkala. Pasca wafatnya ketua sebelumnya, dokumen asli tersebut tidak dapat diakses oleh pengurus baru. Pengurus baru lalu berinisiatif untuk mengurus surat keterangan baru di Badan Kesbangpol, sekaligus memperkenalkan kembali organisasi dengan struktur yang baru. Selain mengurus legalitas, HW MKGR juga mengirimkan surat resmi mengenai restrukturisasi organisasi kepada stakeholder yang sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada kerja-kerja organisasi, seperti Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Dinas Sosial Kota Palembang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, LPKA Anak Pakjo Palembang, dan Lapas Merdeka Palembang. 

Selain menjalin kembali relasi dengan stakeholder pemerintah, beberapa pengurus HW MKGR yang terlibat dalam program-program HIV & AIDS daerah mulai rutin melibatkan organisasi dalam diskusi jaringan. Pada Maret dan Juli 2020, HW MKGR memfasilitasi diskusi yang mengundang organisasi pendamping ODHA dan kelompok populasi kunci untuk membahas kasus-kasus kekerasan yang kerap terjadi pada kelompok minoritas seksual di Palembang. Jaringan kerja dengan nama Jaringan Indonesia Positif (JIP) terbentuk dengan fungsi koordinasi untuk pelaporan kasus kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas seksual dan rentan di Sumatra Selatan.

Dalam proses menghidupkan kembali organisasi ini, HW MKGR menyadari pentingnya pelibatan seluruh aktor yang dapat mendukung visi organisasi. Proses ini tidak terlepas dari peran salah satu staf Program Peduli di dalam MKGR yang sebelumnya adalah staf PKBI Sumatra Selatan, yang banyak membantu staf MKGR terkait pengelolaan program. Dalam setiap diskusi yang dilakukan, waria senior dan junior juga dilibatkan penuh dalam tahap perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program. Meski beberapa waria senior dilibatkan secara khusus sebagai penasihat organisasi, dalam setiap pertemuan komposisi usia selalu diusahakan agar berimbang. Pertemuan rutin organisasi pun dilakukan agar komunikasi anggota tetap terjalin.

Di sisi lain, prinsip-prinsip tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak belum menjadi isu strategis dalam program-program yang direncanakan. Saat ini seluruh anggota organisasi adalah waria, namun HW MKGR selalu mengusahakan pelibatan kader laki-laki dan perempuan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti forum keluarga dan forum warga. Sementara terkait perlindungan anak, melalui diskusi-diskusi rutin anggota waria berkomitmen untuk tidak mentolerir pekerja anak, eksploitasi anak, dan kekerasan terhadap anak. Hal ini dianggap penting mengingat kerap ditemui situasi di mana anak-anak dijadikan simpanan oleh waria. Komitmen mengenai perlindungan anak ini akan dijadikan kebijakan di dalam lembaga dan disosialisasikan kepada komunitas waria di Kota Palembang.  

Selain menjalin relasi eksternal dan memperkuat internal organisasi, pengurus baru HW MKGR menularkan semangat restrukturisasi organisasi kepada komunitas-komunitas waria yang berada di kabupaten lainnya di Sumsel. Semangat ini menjalar ke komunitas waria di Kabupaten Lahat dan Pali, yang mengambil pembelajaran dari proses yang dilakukan di Kota Palembang dan bersemangat untuk membentuk cabang (DPC) HW MKGR di kedua kabupaten tersebut.

 

Adaptasi, Pembelajaran, dan Peluang Keberlanjutan

Dengan melihat langkah yang dilakukan dan perubahan yang dicapai oleh HW MKGR di Kota Palembang selama Januari – Juni 2020, pembelajaran utama dari keseluruhan proses ini adalah pentingnya asistensi dan peningkatan kapasitas untuk menjalankan organisasi bagi komunitas waria, yang perlu dilakukan secara terus menerus. Asistensi dan peningkatan ini amat dibutuhkan untuk membentuk organisasi waria yang mandiri dan berdaya, sehingga organisasi bisa mengelola program-program dan kolaborasi lintas sektor yang dibutuhkan untuk mendorong inklusi sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi waria di Sumatra Selatan. 

Selain itu, dengan adanya struktur kepengurusan yang baru, pembelajaran penting dari capaian dan dampak yang telah dihasilkan sebelumnya baik oleh HW MKGR maupun pilar waria secara keseluruhan, perlu disampaikan kepada pengurus saat ini. Proses ini perlu difasilitasi terutama oleh PKBI sebagai mitra payung pilar waria, yang memungkinkan adanya transfer pengetahuan dan pengalaman kepada pengurus baru. Pengetahuan dan pengalaman yang telah ada sebelumnya dapat dimanfaatkan oleh pengurus baru HW MKGR untuk menyusun rencana kerja organisasi yang lebih terarah dan strategis, serta berorientasi pada proses perubahan jangka panjang.