Beranda Pustaka Blog Perlindungan Untuk Anak Pekerja Migran

Perlindungan untuk Anak Pekerja Migran

Blog / Anak dan remaja rentan Mitra Payung : LPKP

Oleh: Khalis Nur Hanifah

Indonesia adalah negara yang menyalurkan tenaga kerja ke negara-negara lain dengan jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan data BNP2TKI di 2018, sampai dengan September, terdapat 204.836 tenaga kerja yang telah  disalurkan untuk menjadi TKI. Sebanyak 51% TKI ditempatkan pada sektor informal dan sebanyak 69% dari jumlah TKI adalah tenaga kerja wanita. Sementara itu, 39% dari total TKI berstatus belum kawin. Artinya, sebagian besar tenaga kerja tersebut adalah orang tua dengan status sudah menikah atau bercerai. Banyaknya jumlah TKI wanita yang telah menikah dengan status tidak lagi lajang mengartikan bahwa tenaga  kerja tersebut adalah ibu-ibu rumah tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketika salah satu dari orang tua memutuskan untuk bekerja di luar negeri, maka kewajiban tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Anak-anak mereka menjadi kehilangan hak untuk diasuh dan mendapat perlindungan. Akibatnya, peran utama orang tua tersebut digantikan oleh orang tua asuh atau wali. Namun, peran tersebut tidak dapat digantikan secara penuh oleh orang tua asuh.

Anak-anak yang seharusnya didampingi oleh ayah dan ibu mereka harus kehilangan sosok pendamping untuk sementara waktu sehingga anak pekerja migran menjadi pihak yang rentan. Mengingat TKI belum mendapatkan perhatian lebih untuk mendapatkan jaminan sosial, anak pekerja migran sering kali ditempatkan pada kualitas hidup yang minimal.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati, dkk. menunjukkan bahwa sebanyak 40% anak TKI memiliki perkembangan psikososial yang kurang baik, seperti prestasi anak mengalami penurunan atau perkembangan yang tidak jauh meningkat, tidak memiliki banyak teman dan/atau teman akrab, dan lain sebagainya.

Sementara itu, laporan UNICEF pada 2007 menunjukkan bahwa anak di usia remaja yang ditinggal orang tuanya kerja di luar negeri lebih berisiko untuk melakukan penyimpangan sosial dan terlibat dalam tindakan kejahatan, seperti membolos sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, alkohol, dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan oleh Riafani di Desa Dadapan, Indramayu, menunjukkan bahwa perkembangan moral anak TKI wanita mengalami masalah karena anak hanya mendapatkan pendidikan dan asuhan dari ayah atau kerabat. Ayah atau pun kerabat tidak memberi perhatian yang konsisten bagi anak. Mereka dianggap tidak sanggup menggantikan peran ibu sehingga karakter anak yang terbentuk cenderung berperilaku tidak sesuai dengan moral.

Beban emosional yang dirasakan oleh anak TKI lebih besar. Terlebih bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu-ibu mereka. Mengingat ibu adalah sosok yang paling lekat pada anak-anak yang tak tergantikan, perkembangan mental anak sedikit banyak dipengaruhi oleh ibunya (Al-Buhori dalam Candrasari 2012: 6).

Banyak penelitian yang menunjukkan efek negatif yang ditimbulkan akibat kurangnya peran orang tua yang menjadi TKI. Walaupun juga terdapat penelitian  yang menunjukkan bahwa dengan pola asuh yang tepat, perilaku menyimpang dan efek negatif lainnya dapat terminimalisasi. Namun, anak dari TKI perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sekitar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki perubahan signifikan dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya yang dirasa kurang menguntungkan pekerja migran. Namun, masih saja terdapat peraturan yang dianggap kurang memihak pekerja migran, terutama dalam jaminan sosial. Pemerintah belum secara khusus mengatur tentang perlindungan bagi anak pekerja migran. Untuk itu, perlu adanya peraturan khusus yang mengatur agar anak pekerja migran dapat berkembang sebagaimana anak-anak lainya.

Pemerintah perlu membatasi penyaluran tenaga kerja wanita yang memiliki anak dengan menetapkan batasan minimal umur anak yang ditinggalkan. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat mendapatkan perhatian cukup dan memiliki pedoman atau pun pegangan sebelum ia ditinggalkan karena ibu adalah keluarga terdekat yang pertama kali mendidik anak sehingga bekal dasar pada anak ditanamkan oleh ibu.

Pengadaan rumah singgah bagi anak-anak pekerja migran diperlukan. Tujuannya untuk menampung dan mendidik anak-anak pekerja migran menjadi berkarakter dan penuh dengan perhatian. Agar anak tersebut tidak melakukan penyimpangan dan dapat melanjutkan hidup dengan mandiri.

Pengadaan rumah singgah tersebut akan lebih baik apabila dibersamai dengan layanan psikologi. Mengigat anak pekerja migran memiliki beban emosional yang cukup besar. Dengan adanya layanan ini, anak dapat menceritakan atau pun berkonsultasi terhadap apa yang dirasakan atau permaslahan yang dihadapi sehingga anak dapat berkembang baik dengan tidak banyak tekanan.

Jaminan pendidikan diperlukan untuk anak pekerja migran, terutama bagi anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya yang menjadi TKI. Pemerintah dapat memberikan bantuan biaya sekolah dan penunjang sekolah, serta bantuan afirmasi yang memungkinkan anak untuk mengakses pendidikan sesuai keinginan. Walaupun orang tua mereka telah meninggal.

Selain itu, perlu disahkannya peraturan khusus yang menjamin hak anak TKI, baik itu yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Agar anak-anak dapat mengakses hak yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak lagi menjadi kelompok rentan.

Referensi

Candrasari, Yuli. 2012. Pola Komunikasi Keluarga Dan Pola Asuh Anak TKW. [Online] Diakses dari http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/ilkom/article/view/323 pada 27 Oktober 2018

Gani, Dhesanto, Lestari. Komunikasi dan Pola Asuh dalam Membangun Keharmonisan pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (Kasus pada Tenaga Kerja Indoensia di Sojomerto Kendal). Universitas Diponegoro [Online] Diakses dari https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/21692 pada 27 Oktober 2018

Juanita, Derlin. Perlindungan & Kesejahteraan Anak TKI: Apakah Sering Dilupakan?. Kompasiana 3 September 2017 [Online] Diakses dari https://www.kompasiana.com/djdjdjdjdjdjdjdjdjdldllllllll/59ab30a19ada0c58eb6d7f22/perlindungan-kesejahteraan-anak-tki-apakah-sering-dilupakan?page=all pada 27 Oktober 2018

Nurhidayati, Ariyana D, Mubin MF. Perkembangan Psikososial Anak pada Keluarga Buruh  Migran  Internasional  di  Wilayah  Kabupaten  Kendal  [Online]  Diakses  dari :http://download.portalgaruda.org/article.php?article=179317&val=426&title=PE RKEMBANGAN%20PSIKOSOSIAL%20ANAK%20PADA%20KELUARGA%20B URUH%20MIGRAN%20INTERNASIONAL%20DI%20WILAYAH%20KABUPATEN%20KENDAL pada 27 Oktober 2018

Riafani. 2016. Dampak Ketidakhadiran Ibu Tenaga Kerja Wanita Dalam Keluarga Terhadap Perkembangan Moral Anak di Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Jawa Barat. Skripsi. Universitas Negeri Semarang [Online] Diakses dari http://lib.unnes.ac.id/27484/1/3301412007.pdf pada  27 Oktober 2018

UNICEF. 2007. The Impact of International Migration: Children left behind in selected countries of Latin America and the Caribbean. New York [Online] Diakses dari:http://www.childmigration.net/files/The_Impact_of_International_Migration_LA C.pdf pada 27 Oktober 2018

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Khalis Nur Hanifah dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.