Beranda Pustaka Blog Penyandang Disabilitas Juga Manusia

Penyandang Disabilitas Juga Manusia

Blog / Orang dengan disabilitas Mitra Payung : YAKKUM

Oleh : Shafry Zuhair Arifin

Tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik atau mental yang sempurna. Ada sebagian orang yang memiliki kekurangan, seperti tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, keterbelakangan mental, dan lain sebagainya. Ada juga yang dilahirkan sempurna, akan tetapi karena peristiwa tertentu seperti bencana alam dan kecelakaan menyebabkan ia memiliki kekurangan fisik atau mental. Kekurangan tersebut menyebabkan seseorang memiliki keterbatasan dalam menjalani kehidupan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka menjadi minder atau rendah diri dalam pergaulan. Apalagi jika mendapat sebutan orang cacat, membuat mereka semakin tidak percaya diri. Untuk itu, penggunaan istilah penyandang cacat bagi orang yang memiliki kekurangan fisik atau mental sudah mulai ditinggalkan. Sekarang, orang lebih sering menggunakan istilah difabel atau disabilitas.

Manusia tidak hanya dibatasi menjadi manusia saja, tetapi juga harus ada peningkatan diri menjadi human. Manusia memiliki prinsip, nilai, dan rasa kemanusiaan yang melekat pada diri masing-masing. Manusia memiliki akal budi yang bisa memunculkan rasa atau perikemanusiaan. Perikemanusiaan inilah yang mendorong perilaku baik sebagai manusia. Memanusiakan manusia berarti perilaku manusia untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan derajat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak menghardik, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan perilaku-perilaku lainnya. Oleh karena itu, di dalam konsep kewarganegaraan timbul yang dinamakan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di sini memang dinyatakan kurang adil bila penyandang disabilitas disamakan haknya dengan manusia norma lainya. Oleh karena itu, maka oleh negara dibuatkan sebuah hak tersendiri bagi penyandang disabilitas, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pengertian dari penyandang disabilitas, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selain itu, dalam undang-undang juga terdapat penggolongan tentang penyadang disabilitas yang dibagi menjadi empat, yaitu:

  1. Penyandang Disabilitas fisik;
  2. Penyandang Disabilitas intelektual;
  3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  4. Penyandang Disabilitas

Pasal 3 pada Undang-Undang ini menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak yang bertujuan untuk:

  1. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
  2. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
  3. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
  4. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
  5. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa negera mengakui adanya penyandang disabilitas yang berhak untuk mendapatkan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh dan dapat dilaksanakan secara saksama bersama dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu, masyarakat pada umumnya juga harus memahami hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas tersebut.

Negara mengakui adanya penyandang disabilitas berarti negara mengakui adanya hak bagi mereka yang dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:

  1. Hidup
  2. Bebas dari stigma
  3. Privasi
  4. Keadlilan dan perlindungan hukum
  5. Pendidikan
  6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
  7. Kesehatan
  8. Politik
  9. Keagamaan
  10. Keolahragaan
  11. Kebudayaan dan pariwisata
  12. Kesejahteraan sosial
  13. Aksesibilitas
  14. Pelayanan publik
  15. Perlindungan dari bencana
  16. Habilitasi dan rehabilitasi
  17. Konsesi
  18. Pendataan
  19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
  20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
  21. Berpindah tempat dan kewarganegaraan
  22. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan

Dari beberapa hak tersebut terdapat hak-hak yang kurang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas, seperti contohnya pada huruf f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Penyandang disabilitas terkadang tidak mendapatkan pekerjaan yang orang-orang biasa dapatkan, terlebih lagi pada pekerjaan sektor formal yang mayoritas hanya dibuka untuk orang-orang biasa. Dengan begitu, hak bagi penyandang disabilitas tergolong kurang dapat difasilitasi.

Selain itu, untuk hak kewirausahaan juga terkadang terdapat pelanggaran hak. Contohnya, ketika seorang penyandang disabilitas ingin meminjam modal di lembaga keuangan, terkadang mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan karena mereka dianggap tidak memiliki prospek kemajuan yang baik. Dengan begitu, terdapat stigma keraguan yang didapatkan dan tentu saja melanggar hak bebas dari stigma.

Permasalahan hak penyandang disabilitas lainnya bisa dilihat di berbagai bidang kehidupan. Contoh sederhananya terdapat pada jalur disabilitas yang terdapat pada pedestrian di berbagai tempat. Yang menjadi permasalahan adalah terkadang pembuatan jalur ini hanya ala kadarnya yang berarti bahwa jalur ini yang penting ada dan tidak ditujukan untuk keberfungsian yang semestinya. Selain itu, jalur disabilitas ini juga tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, jalur ini terdapat penghalang seperti tiang listrik dan rambu lalu lintas lainnya. Dengan begitu, pengguna tunanetra tidak akan mengetahui jika jalur ini ternyata memiliki penghalang. Dengan beberapa masalah tersebut, dapat diartikan bahwa pemerintah kurang memperhatikan hak penyandang disabilitas dan diharapkan pemerintah ke depannya dapat memperbaiki hak-hak yang kurang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas ini.

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Shafry Zuhair Arifin dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.