Beranda Pustaka Blog Pemaknaan Istilah Difabel Sebagai Bentuk Konstruksi Sosial Yang Inklusif

Pemaknaan Istilah Difabel sebagai Bentuk Konstruksi Sosial yang Inklusif

Blog / Orang dengan disabilitas Mitra Payung : YAKKUM

Oleh: Anggriani Mahdianingsih

Individu dalam masyarakat memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang paling jelas adalah perbedaan ciri fisik tiap individu, seperti tinggi atau pendek, berkulit putih atau hitam, gemuk atau kurus, atau postur wajah yang juga berbeda. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut dapat dimaklumi oleh masyarakat secara keseluruhan.

Namun, terdapat satu perbedaan yang hingga saat ini belum sepenuhnya diterima dalam masyarakat. Diskursus ‘normal’ dan ‘cacat’ yang menjadi konstruksi sosial dalam masyarakat sering menjadi sumber persoalan yang sensitif. Individu dengan keterbatasan fisik atau individu yang cara melakukan kegiatannya berbeda dari individu kebanyakan secara otomatis akan dianggap cacat. Hal ini disebut pula dengan handicapism, yang berarti prasangka atau sikap-sikap negatif terhadap orang yang memiliki kecacatan yang di dalamnya orang dengan kecacatan kerap dipandang sebagai orang yang secara sosial tidak “matang” dan tidak mampu dalam segala hal (Suharto, 2005). Sebutan cacat yang lazim digunakan dalam dunia medis dirasa memiliki konotasi negatif sehingga dibuat sebutan-sebutan lain untuk menggantikan kata ‘cacat’ dalam masyarakat.

Bukan hanya sekadar nama, kata-kata yang digunakan sebagai sebutan bagi kelompok marginal pun kadang semakin membuat konstruksi sosial lain yang menyebabkan kelompok marginal tersebut semakin terpinggirkan. Pemerintah, dalam regulasi-regulasi yang diaturnya, menggunakan istilah ‘penyandang disabilitas’ sebagai sebutan untuk masyarakat cacat. Menurut definisi undang-undang, ‘penyandang disabilitas’ adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016 Pasal 1).

Sekilas memang tidak ada permasalahan atas sebutan tersebut. Namun, apabila diuraikan lebih jauh, penggunaan sebutan ‘penyandang disabilitas’ menjadi pemicu konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Disabilitas yang berarti ‘tidak mampu’ menjadikan masyarakat pada umumnya hanya akan menganggap bahwa kelompok cacat merupakan kelompok yang tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya. Padahal, kelompok tersebut bukan tidak mampu, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda untuk melakukan aktivitasnya. Misalnya, orang yang sejak lahir memiliki keterbatasan fisik pada kakinya tetap dapat melakasanakan aktivitas sehari-hari dengan menggunakan kursi roda.

Menurut saya, sebutan yang dirasa lebih baik dengan makna yang tidak mendiskriminasi kelompok cacat adalah ‘difabel’. Istilah difabel merupakan akronim dari differently abbled. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya ‘orang yang memiliki kemampuan berbeda’. Menurut Zola dalam Maftuhin, istilah differenlty abled diciptakan untuk menekankan pada ‘the can-do’ aspects of having a disability (Zola, 1988). Istilah difabel bermakna bahwa disabilitas mungkin saja mengakibatkan orang tidak mampu melakukan sesuatu secara ‘normal’, tetapi si difabel masih dapat melakukannya dengan cara yang berbeda. Berjalan, misalnya, adalah cara untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Mereka yang tidak memiliki kaki, bisa saja melakukan mobilitas dengan kursi roda.

Karena maknanya yang tidak berkonotasi mendiskriminasi kelompok cacat, istilah difabel mulai dipergunakan beberapa kelompok di masyarakat. Berdasarkan tulisan Suharto dalam Maftuhim (2016), istilah difabel dipopulerkan dan menjadi ‘alat’ perjuangan para pegiat difabel. Istilah ini mereka gunakan dalam program-program pemberdayaan, kampanye hak, sebagai nama lembaga dan organisasi, bahkan dalam sejumlah kasus berhasil menjadi nama dokumen-dokumen pemerintahan semisal peraturan daerah. Meski pada akhirnya tidak digunakan sebagai istilah resmi dalam undang-undang, istilah difabel sudah amat popler digunakan.

Keragaman istilah yang terkait dengan difabel menunjukkan betapa pemilihan istilah itu sangat penting. Menurut Zola (1988), setidaknya ada dua peran penting dalam penggunaan sebuah istilah (naming). Pertama, peran konotasi dan asosiasi. Sebut saja seseorang sebagai ‘maling’, maka segala hal dapat terjadi padanya, seperti dikeroyok massa, digebuki, atau minimal ditangkap polisi. Tetapi, coba sebut saja ia ‘khilaf’, maka mungkin orang-orang akan berusaha mengklarifikasi, menjelaskan duduk perkara, dan memperbaiki kesalahannya. Begitu pula dengan penyebutan cacat, disable, dan difabel. Ketika kita menyebutnya cacat dan disable, secara tidak langsung akan terpikir bahwa mereka tidak dapat melakukan apa-apa, mereka berbeda dan tidak memiliki hak yang sejatinya harus dipenuhi seperti masyarakat lainnya. Namun, ketika dianggap sebagai difabel, yang akan terpikir adalah bahwa mereka sama dengan kita; mereka juga bagian dari masyarakat, dapat melakukan apa yang kita lakukan dengan cara yang berbeda, dan memiliki hak yang harus dipenuhi.

Karena istilah-istilah itulah, maka muncul diskriminasi. Memang benar, pemerintah telah mengatur sedemikian rupa regulasi mengenai diskriminasi terhadap kelompok difabel. Misalnya, dalam UU No. 8/2016 Pasal 2 disebutkan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, dan pelaksanaan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua HAM dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil, atau lainnya.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat masih saja secara langsung maupun tidak langsung mengucilkan kelompok-kelompok difabel. Banyak dari mereka yang masih saja menganggap kasihan tanpa ada tindakan bantuan, masih saja menganggap bahwa difabel tidak dapat melakukan apa-apa. Yang dengan demikian, kelompok difabel mengalami kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam bersekolah, mendapatkan pekerjaan, hingga berkeluarga.

Tidak hanya perlakuan masyarakat secara keseluruhan, bahkan dalam lingkup keluarga terdekat saja terjadi diskriminasi yang dilakukan terhadap penyandang difabel. Masih banyak keluarga yang salah satu anggota keluarganya adalah penyandang individu difabel, lantas anggota keluarga lainnya merasa malu sehingga kasus-kasus yang terjadi adalah individu difabel tersebut dikurung agar tidak keluar dari rumah, bahkan sampai dipasung.

Akibatnya, kaum difabel yang mengalami diskriminasi tersebut akan semakin merasa tertekan, terpuruk, dan tidak berdaya. Padahal, keluarga merupakan sumber semangat terbesar bagi kaum difabel untuk dapat menerima keadaan yang dimilikinya dan berdaya dengan mengembangkan potensi di berbagai bidang.

Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, terdapat kebijakan dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial penyandang cacat. Kebijakan tersebut adalah rehabilitasi sosial yang diarahkan pada peningkatan, perluasan, dan pemerataan usaha kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat yang berbasiskan masyarakat. Kedua, peningkatan, perluasan, dan pemerataan sarana bagi para penyandang cacat. Ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial bagi para penyandang cacat.

Namun, dalam implememtasinya, upaya pemerintah dalam menyediakan sarana yang merata terkadang masih kurang memperhatikan dan cenderung mengesampingkan kelompok difabel. Sebagai contoh kecil, trotoar yang dikhususkan bagi pejalan kaki dalam ruang publik masih saja tidak menyediakan jalan khusus bagi kelompok buta. Contoh lainnya, segala bentuk pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah memiliki persyaratan yang menutup kesempatan bagi kelompok difabel, yaitu ‘sehat jasmani dan rohani’.

Kelompok difabel yang telah dianggap cacat tentu secara otomatis tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut karena dianggap tidak sehat secara jasmani. Namun, banyak pekerja, misalnya politisi yang sehat secara jasmani, tetapi tidak sehat secara rohani dengan mudah diterima dalam pekerjaan. Padahal, apabila dibandingkan, kinerja kelompok difabel yang lumpuh kaki dengan politisi yang lumpuh otak tentu saja kinerjanya akan lebih baik kelompok difabel.

Tidak hanya dalam bidang penyediaan sarana dan lapangan pekerjaan, kelompok difabel juga sangat mengalami diskriminasi di bidang pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dilansir dari Berita UGM, Danang Arif Darmawan, S.sos., M.Si mengatakan bahwa rumah tangga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas berpotensi memiliki kerentanan menjadi miskin lebih tinggi daripada keluarga lainnya yang tidak memiliki penyandang disabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh biaya perawatan dan pengobatan kelompok difabel yang lebih mahal. Demikian pula dalam bidang pendidikan. Saat ini, pemerintah masih berada di tahapan hanya sebatas membuka akses bagi kelompok difabel mengenyam bangku pendidikan. Namun, belum sampai pada tahapan untuk memberikan jaminan akses bagi kelompok difabel dalam mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kelompok difabel memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat lain sebagai warga negara. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab dominan dalam memenuhi hak-hak warga negaranya, termasuk kelompok difabel.

Seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 28 Ayat 4 Amandemen II, disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh warga negaranya dapat dilakukan dengan pelaksanaan program pembangunan sosial yang bersifat inklusif.

Inklusif yang dimaksud adalah program pembangunan pemerintah yang tidak hanya menyasar beberapa kelompok masyarakat dan tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga merangkul seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang termarginalkan seperti halnya kelompok difabel. Pembangunan yang inklusif juga dapat berarti pembangunan dirancang secara adil dan merata dengan melibatkan seluruh masyarakat secara aktif sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Perlu diakui pula bahwa kemampuan dan kapasitas pemerintah memang belum dapat menjangkau seluruh lapisan kelompok masyarakat sebagai warganya. Dengan demikian, diperlukan turut serta peran aktor-aktor lain, terutama masyarakat, sebagai aktor terdekat dari kelompok-kelompok yang termarginalkan. Meskipun berlandaskan dasar filantropi sosial, hingga kini masyarakat berperan penting dalam membantu kelompok-kelompok marginal tersebut.

Hal kecil berdampak besar yang dapat kita lakukan sebagai warga masyarakat adalah dengan memaknai kembali istilah-istilah yang dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok marginal, seperti kelompok difabel. Salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki adalah justru mulai dari usaha untuk membongkar konvensi sosial yang diyakini kalangan masyarakat, birokrat, akademisi, bahkan aktivis LSM untuk melakukan dekonstruksi terhadap diskursus ‘disable‘ atau pun ‘penyandang cacat’ dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yakni konsepsi bahwa mereka yang tidak memiliki kaki, misalnya, ternyata memiliki different abled atau yang jika diindonesiakan dan disingkat menjadi ‘difabel’ (Fakih, dalam Maftuhin). Pemaknaan istilah yang tepat menjadi langkah awal bagi terbentuknya sikap yang inklusif terhadap kelompok difabel.

Referensi

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984. Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Departemen Sosial RI.

Maftuhin, Arif. 2016. MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. INKLUSI: Journal of  Disability Studies.3(2). P.139-162.

Mulyadi. 2013. Lokakarya Nasional Konvensi hak-hak penyandnag disabilitas, Jakarta, 14-15 Maret 2013. Jakarta: Direktorat HAM dan Kemanusiaan, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI.

Demartono, Argyo & Hari Sudarto. 2005. Menyibak Sensitivitas Gender dalam Kelurga Difabel. Surakarta: Sebelas Maret Universty Press.

Ika. 2015. Penyandang Disabilitas Masih Mengalami Diskriminasi, Berita UGM 03 Desember 2015 diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/10799-penyandang.disabilitas.masih.mengalami.diskriminasi pada tanggal 30 OKtober 2018.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama.

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Anggriani Mahdianingsih dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.