Beranda Pustaka Blog Memaknai Inklusi Sosial: Mengubah Penyakit “Cara Pandang” Terhadap Kaum Waria Dalam Membangun Kesetaraan

Memaknai Inklusi Sosial: Mengubah Penyakit “Cara Pandang” terhadap Kaum Waria dalam Membangun Kesetaraan

Blog / Waria Mitra Payung : PKBI Pusat

Oleh: Vernando Pratama Putra

Masalah gender dan kesetaraannya selalu menjadi pembicaraan tanpa ujung di negara kita. Budaya patriaki menjadi hukum yang mengakar kuat dan tak bisa lagi diubah. Meskipun LSM dan gerakan pembelaan kesetaraan gender telah banyak bermunculan, namun praktik ketidakadilan tetap saja menjamur di tiap lapisan masyarakat. Masalah gender sendiri biasa diartikan sebagai sesuatu yang menyimpang oleh masyarakat, seperti halnya transgender. Terkadang, masyarakat sendiri masih kurang memaknai antara transgender dan transeksual. Memang keduanya sama-sama memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang melekat pada identitas seseorang, tetapi sebenarnya keduanya memiliki pemaknaan yang berbeda.

Menurut Penjelasan Fauzi Arizal, dalam sebuah artikel online Kompasiana yang berjudul Mengenal Lebih Dekat Transgender dan Transeksual, dijelaskan bahwa transeksual adalah orang yang identitas gendernya berlawanan dengan jenis kelaminya secara biologis. Mereka merasa terperangkap pada tubuh yang salah. Misalnya, kasus Reynaldi yang terlahir sebagai laki-laki, tapi merasa bahwa dirinya wanita. Transeksuallah yang dapat menimbulkan perilaku homo atau lesbian, namun perilaku ini tidak dapat disamakan dengan homo atau lesbian.

Bisa saja pria transeksual tertarik dengan pria lain karena merasa bahwa dia seorang wanita, sedangkan dijelaskan kembali oleh Fauzi Arizal bahwa transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilanya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya.

Transgender adalah orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya secara kultural, dituntut untuk lebih lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya transgender. Orang-orang yang lahir dengan alat kelamin luar yang merupakan kombinasi pria-wanita juga termasuk transgender. Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenis, baik sekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminya, seperti pria menjadi wanita, begitu pula sebaliknya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa transgender atau waria merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif. Mereka yang memiliki identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda cenderung tidak mendapat banyak pilihan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Perilaku waria tidak dapat dijelaskan secara sederhana. Konflik identitas jenis kelamin yang dialami waria hanya dapat dipahami melalui kajian terhadap setiap tahap perkembangan dalam hidupnya. Setiap individu akan selalu berkembang. Dari perkembangan tersebut, individu akan mengalami perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologis. Apabila individu tidak mampu berperan sesuai dengan tuntutan jenis kelamin, maka individu tersebut dapat dikatakan menyimpang dari apa yang seharusnya.

Tatanan sosial dalam masyarakat di Indonesia yang sebagian besar masih menganggap bahwa waria adalah sebuah “penyakit”, deviasi, dan ketidakwajaran sosial sehingga mereka belum diterima secara seutuhnya dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang dihadapi kaum waria di Indonesia masih sangat rumit dan kompleks karena berbagai faktor yang kurang mendukung dalam menjalani kehidupannya secara wajar baik.

Menurut data Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri, jumlah waria di Indonesia tahun 2005 lalu, mencapai 400.000 jiwa. Estimasi jumlah waria di Indonesia pada 2011 adalah sekitar 38.000 orang dan mengalami peningkatan hampir 30 persen bila dibandingkan dengan data yang tersedia satu dekade yang lalu (Kemenkes dalam Survei Kualitas Hidup Waria, 2015).

Waria dapat ditemukan di seluruh wilayah di Indonesia. Data Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2012 menyatakan waria ditemukan di 31 provinsi di kecuali Sulawesi Barat dan Jambi, dengan jumlah terbanyak berada di Jawa Timur sebesar lebih dari 4.000 orang (Ignatius Praptoraharjo, 2015). Data tersebut menunjukkan bahwa masih cukup besar angka waria di Indonesia dan angka tersebut masih cukup abstrak untuk menggambarkan bagaimana kesetaraan bagi waria.

Kesetaraan bagi waria di Indonesia masih belum dapat tercapai karena siklus anggapan dari masyarakat sendiri terhadap waria belum hilang serta penerimaan masyarakat yang kurang terhadap kaum waria. Contoh jelas dapat kita lihat dari kehidupan waria di negara kita. Waria menjadi kaum yang sangat termarginalkan. Perasaan jijik dan berbagai penolakan masyarakat sangat besar terhadap kaum ini. Tidak hanya masyarakat, pemerintah dan aparat negara bahkan menjadi pelaku penolakan terbesar terhadap kaum waria. Banyak anggapan terhadap waria yang cenderung negatif hingga penolakan harus diterima, dan hal tersebut menyebabkan para waria akhirnya lari pada pekerjaan-pekerjaan yang mengundang cibiran masyarakat, seperti pengamen, serta pekerja seks komersial (PSK).

Hal tersebut didukung dengan data yang didapatkan berdasar survei pada 2015 yang dilakukan oleh Ignatius Praptoraharjo, Laura Navendorff  dan Irwanto dalam penelitian Survei Kualitas Hidup Waria, survei membuktikan bahwa “Seperti pada umumnya waria di berbagai tempat yang lain, lebih dari dua pertiga responden (67%) dalam survey ini mengaku jenis pekerjaan yang dimiliki adalah kerja seks dan hampir sepertiga (27%) mengaku mengamen sebagai pekerjaan utamanya. Sebanyak 32% responden melakukan pekerjaan sampingan sebagai pekerja seks disamping melakukan pekerjaan utamanya.

Mungkin anggapan-anggapan terhadap waria dianggap sepele bagi masyarakat, tetapi hal tersebut dapat memengaruhi psikis kaum waria sehingga menstimulasi mereka untuk melakukan apa yang dianggap oleh masyarakat. Di sisi lain, hal tersebut seperti istilah keren sudah basah, berenang sekalian.

Dan dari anggapan tersebut menyebabkan munculnya ketidaksetaraan dan permasalahan bagi kaum waria. Ketidaksetaraan bagi kaum waria dapat dilihat dari segi pendidikan. Melalui artikel online yang berjudul Waria, Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM oleh Kristian Erdianto, berdasarkan data Sanggar Waria Remaja (SWARA), dari 150 waria di Jakarta yang bergabung di sanggar tersebut, sebagian besar hanya memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sementara itu, hanya sekitar 1 persen yang beruntung merasakan bangku kuliah dan mendapatkan ijazah pendidikan sarjana strata 1 (S1).

Hal tersebut menyebabkan minimnya peluang seorang waria untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, survei pada 2015 yang dilakukan oleh Ignatius Praptoraharjo, Laura Navendorff  dan Irwanto dalam penelitian Survei Kualitas Hidup Waria disebutkan bahwa “Lebih separoh dari responden melaporkan bahwa pendidikan mereka adalah lebih rendah dari SMA. Bagi mereka yang telah lulus pada jenjang pendidikan tertentu, tidak semua bisa meneruskan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi karena alasan kemiskinan atau kemungkinan terjadinya diskriminasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kaum waria memiliki pendidikan yang kurang, sedangkan pendidikan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi seluruh masyarakat. Tetapi, fakta menunjukkan bahwa selain mereka tidak melanjutkan pendidikan karena alasan perekonomian, mereka juga menerima perlakuan diskriminasi di lingkup sekolah berupa olokan, cacian, dijauhi, hingga menerima perlakuan kekerasan.

Dalam artikel Waria, Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM oleh Kristian Erdianto, disebutkan bahwa umumnya diskriminasi yang dialami oleh seorang waria sudah mulai terjadi saat di bangku sekolah. Rata-rata seorang anak akan menyadari bahwa dirinya adalah seorang transgender saat mengalami akil balig atau pada masa Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketika mereka sedang menjalani proses menerima identitas yang berbeda, justru sebagian besar mengalami pelecehan secara verbal atau bullying. Perlakuan diskriminatif tersebut tidak hanya berasal dari teman sebaya, sering kali juga berasal dari pihak sekolah. Mereka pun akhirnya banyak yang memutuskan berhenti sekolah karena tidak tahan dengan tekanan-tekanan dari lingkungan sekitarnya. Hal itu cukup menggambarkan bahwa ketidaksetaraan kaum waria di dalam pendidikan benar-benar terjadi di dalam masyarakat.

Selain dalam bidang pendidikan, kaum waria juga mengalami ketidaksetaraan dalam hal hak-hak yang berhubungan dengan kependudukan. Dominan kaum waria tidak memiliki tanda pengenal seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila waria tidak memiliki tanda pengenal, dapat menyebabkan permasalahan yang rumit, seperti susahnya mencari pekerjaan, dapat terjaring razia, hingga susahnya mengakses layanan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti mengakses layanan dasar, seperti asuransi kesehatan pemerintah BPJS, layanan kesehatan di bank, layanan transportasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan survei oleh SWARA (Sanggar Waria Remaja) dari survei terhadap 224 waria muda dampingan Swara di Jakarta, hanya 34,4 persen dari mereka yang memiliki KTP. Hal ini, antara lain, karena banyak dari mereka yang diusir dari rumah atau kabur dari rumah karena tidak nyaman dengan perlakuan yang diterima mereka. Mereka pergi dari rumah di usia yang sangat muda dan terpaksa harus bekerja dan hidup di jalanan.

Selain itu, ketidaksetaraan dapat muncul dari kekerasan yang diterima oleh kaum waria. Banyak razia yang dilakukan untuk mentertibkan kaum waria dan dalih melindungi. Namun, razia tersebut kadang berujung kekerasan. Tidak hanya razia, tetapi di lingkungan hidup waria cenderung lebih kuat untuk terjadinya kekerasan terhadap waria.

Berdasarkan Survei Kualitas Hidup Waria pada 2015, disebutkan bahwa “Terkait dengan pengalaman kekerasan, sekitar dua pertiga (64%) dari responden melaporkan pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan yang dimaksud adalah empat jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.”

Hal tersebut cukup menggambarkan ketidaksetaraan bagi kaum waria karena menerima perlakuan kekerasan, sedangkan mereka memiliki hak untuk merasa aman dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan gambaran di atas, bahwa pada saat ini sedang digencarkan Inklusi Sosial bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk kaum waria. Inklusi sosial ini adalah jembatan bagi kaum waria untuk mencapai kesetaraan sebagai warga negara yang juga memiliki hak. Bentuk-bentuk inklusi yang dapat dilakukan untuk mencapai kesetaraan, bagi kaum waria harus diberikan pelayanan administrasi kependudukan yang sama karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar, dengan memberikan kesetaraan dalam pelayanan kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Hal tersebut membantu kaum waria untuk mengakses pelayanan, seperti layanan kesehatan BPJS Kesehatan, layanan keuangan di Bank, dan layanan trasnportasi, serta membantu kaum waria untuk mendapatkan pekerjaan.

Seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, yang mendukung adanya kesetaraan administrasi kependudukan bagi kaum waria. Hal tersebut dikonferensikan dalam agenda dialog bersama Komunitas Waria Makassar yang dihadiri pula Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Remaja Putri.

Berdasarkan lansiran berita online yang ditulis oleh Kun Anang Supanto yang berjudul Inklusif Terhadap Waria, Duta Besar Australia Apresiasi Kecamatan Ujung Tanah menyebutkan bahwa Camat Ujung Tanah, Andi Unru dalam sambutannya, menyampaikan apresiasinya terhadap keberadaan komunitas waria di wilayah administratif Ujung Tanah. Menurutnya, kelompok waria merupakan kelompok inklusi sehingga warga kecamatan berusaha untuk hidup bersama mereka.

“Kami memastikan waria di Ujung Tanah tidak didiskriminasi dan hidup layak seperti warga pada umumnya. Mereka diberikan akses layanan umum seperti KTP dan izin usaha. Mereka juga dilibatkan dalam program MTR (Makassar Tidak Rantasa),” tutur Andi Unru.

Perwakilan komunitas waria yang juga sebagai Ketua Waria Makassar Bunda Lin menyampaikan terima kasih kepada Program Peduli PKBI yang sudah memberikan banyak motivasi, menguatkan komunitas waria dan memfasilitasi waria. Terima kasih disampaikan kepada pemerintah, khsususnya lurah, camat, dan Dinas Sosial Makassar untuk akses dukungan, bantuan dan layanan, seperti akses memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP, surat izin usaha, Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan berbagai bimbingan dan keterampilan kerja.

Selain itu, bentuk mencapai kesetaraan dapat dilakukan dengan meningkatkan toleransi di dalam lingkungan dengan kaum waria. Hal tersebut dapat mengurangi segala bentuk kekerasan yang terjadi kepada kaum waria. Toleransi dapat terjadi dengan mengubah cara pandang kita terhadap kaum waria. Untuk mencapai kesetaraan gender, seharusnya perihal cara pandang menjadi salah satu fokus utama. Untuk mengubah perilaku seseorang, perlu pula untuk mengubah cara pandang dari orang tersebut.

Ketika tuntutan kesetaraan yang banyak diserukan tidak menyentuh masalah cara pandang, maka perjuangan tersebut hanyalah sia-sia. Menyerukan cara pandang baru memang bukan hal yang mudah. Ketika suatu pandangan telah mengakar, bahkan dikultuskan oleh masyarakat, maka membawa pandangan baru adalah seolah mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, hal tersebut bukan berarti tidak mungkin. Realitas dan cara pandang adalah bentukan manusia, maka manusia pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Proses menjadi satu hal yang harus ditekuni dalam hal ini. Tentu waktu yang diperlukan tidak sesingkat membalikkan telapak tangan.

Bentuk kesetaraan lainnya dapat dicapai dengan menciptakan sekolah yang aman tanpa adanya bullying di antara siswa maupun mahasiswa. Dengan terciptanya sekolah yang aman, hal tersebut dapat menstimulasi remaja yang sedang mengalami masa akil balig merasa diri mereka dapat memosisikan diri mereka tanpa adanya olokan bahkan kekerasan sehingga hak dasar untuk memperoleh pendidikan dapat merata.

Selain itu, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan ruang beragama tanpa adanya intimidasi bagi kaum waria. Terkadang, kaum waria kurang dihargai saat hendak beribadah karena anggapan negatif yang melekat pada kaum waria. Menciptakan ruang beragama, memberikan kesempatan kaum waria untuk melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa adanya intimidasi atau pun tekanan adalah hal penting.

Hal tersebut dapat dilihat dari Pondok Pesantren Al-Fatah bagi kaum Waria di Yogyakarta. Pesantren ini salah satu gambaran ruang beragama yang diciptakan untuk menjamin kaum waria memiliki hak untuk beribadah tanpa adanya ancaman, intimidasi, maupun tekanan.

Dilansir dari berita online yang ditulis oleh Ardhana Pragota yang berjudul Pesantren Al-Fatah: Menuntun Waria di Persimpangan Iman, disebutkan bahwa Beribadah saja, yang merupakan hak dasar manusia dan di Indonesia (mestinya) terjamin lewat Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, sulit untuk dipraktikkan para waria. Mereka dicibir, diteriaki, dan dibicarakan di belakang panggung. Mereka merasa tak nyaman beribadah di tempat umum. Padahal, kawan-kawan waria juga manusia yang ingin beribadah. Al-Fatah didirikan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka (kaum waria) sebagai manusia biasa”. Dengan didirikannya Pesantren Al-Fatah menjadi salah satu gambaran inklusi sosial bagi kaum waria untuk mejalankan hak mereka dalam beribadah.

Sejatinya, Inklusi Sosial dapat diciptakan apabila kita sebagai masyarakat dapat mengubah cara pandang kita terhadap kelompok rentan, termasuk kaum waria. Sebenarnya yang membangun pemikiran atau stigma kita terhadap kelompok rentan adalah cara pandang kita. Cara pandang kita masih berakar pada cara pandang yang mengacu pada anggapan yang bersifat lokal. Anggapan lokal tersebut membangun kita bahwa sesuatu yang menyimpang harus dihakimi, sesungguhnya anggapan itulah yang telah membunuh cara pandang kita dalam melihat kelompok rentan. Dengan mengubah cara pandang kita, kita dapat membangun kesetaraan di antara kelompok rentan.

Daftar Pustaka

Arizal, Fauzi. 2012. Mengenal Lebih Dekat Transgender . (Online) diakses melalui https://www.kompasiana.com/fauziarizal/550d32ec813311682db1e221/mengenal-lebih-dekat-transgender-dan-transeksual pada 28 Oktober 2018.

Diani, Hera. 2018. Transpuan Lawan Patriarki Bersama SWARA. (Online) diakses melalui https://magdalene.co/news-1563-transpuan-lawan-patriarki-bersama-swara-.html pada 28 Oktober 2018.

Erdianto, Kristian. 2016. Warga Negara yang Rentan Pelanggaran HAM. (Online) diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2016/08/22/06002301/waria.warga.negara.yang.rentan.pelanggaran.ham pada 28 Oktober 2018.

Praptoraharjo, Ignatius., Navendorff, Laura., Irwanto. 2015. Laporan Penelitian : Survei Kualitas Hidup Waria di Indonesia. Laporan tidak diterbitkan. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Referensi

Inklusif Terhadap Waria, Duta Besar Australia Apresiasi Kecamatan Ujung Tanah

https://kumparan.com/@kumparannews/pesantren-al-fatah-menuntun-waria-di-persimpangan-iman

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh [nama penulis] dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.