Beranda Pustaka Blog Melihat Perangai, Menelaah Keberpihakan

Melihat Perangai, Menelaah Keberpihakan

Blog / Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam Mitra Payung : Kemitraan

Oleh: Ayu Nurfaizah

“Kisah ini tentang mereka yang bertahan, sebagian lainnya telah kalah.”

Salah satu kalimat pembuka film berjudul Made in Siberut. Satu dari sekian rangkaian film Ekspedisi Indonesia Biru ini diunggah melalui laman YouYube oleh Watchdoc Image. Film yang diambil pada 2015 ini menggambarkan kehidupan masyarakat Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat. Pulau dengan penduduk sekitar 28.000 jiwa ini sebagian besar berasal dari suku Mentawai dan lainnya dari suku Minangkabau, serta pedatang yang telah lama tinggal di Siberut. Film ini banyak menggambarkan kondisi Pulau Siberut yang sudah banyak berubah, mulai dari penggundulan hutan, alih fungsi lahan, hingga kondisi masyarakat sosial masyarakat yang lebih modern.

Permasalahan politisasi pangan juga ditunjukan secara praktis dalam film ini. Adanya program pemerintah dalam sentralisasi pangan menyebabkan masyarakat Mentawai yang semula makanan pokoknya sagu dan keladi harus beralih ke beras. Banyak lahan yang beralih fungsi menjadi sawah, padahal tidak semua tanah di Siberut cocok untuk dijadikan lahan pertanian padi. Alhasil, tidak sedikit kegagalan panen yang terjadi. Meski begitu, masyarakat tetap berusaha menanamnya. “Ini adalah program pemerintah yang kita dukung dan kebetulan kita juga suka bertani dan tertarik,” jawab Benedictus Shaleo, salah seorang penduduk setempat ketika ditanya mengapa lebih memilih menanam padi daripada sagu dan keladi.

Tanpa masyarakat sadari, program sentralisasi pangan ini menjadikan masyarakat rentan jatuh pada kemiskinan. Pasalnya, masyarakat harus bergantung pada pasokan beras dari dataran Sumatra apabila beras yang ditanam sendiri tidak mencukupi kebutuhan. Belum lagi, tanggungan terhadap beras setiap keluarga juga tinggi, terlebih jika jumlah keluarga lebih dari lima orang. Padahal, hasil upah setiap kepala keluarga juga tidak begitu tinggi. Lantas, ketika masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli beras, maka konsumsi akan kembali lagi pada sagu dan keladi.

Membingungkan bukan? masyarakat diimbau meninggalkan makanan pokoknya, namun tidak ada solusi bagi tanah yang kurang subur untuk ditanami padi. Tidak ada pula pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Masyarakat Mentawai seolah-olah dibiarkan bergantung pada penghasilan lain ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Namun, ketika masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli beras, pemerintah diam saja, tidak ada tanggapan atas hal ini.

Kondisi ini diperparah dengan rusaknya hutan serta lingkungan di Pulau Siberut, rumah bagi sebagian besar masyarakat adat Mentawai. Rusaknya hutan ini tidak lain karena eksploitasi beberapa perusahaan yang sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat, tetapi belum berizin masyarakat. Di sisi lain, banyak pula perusahaan yang tidak menyodorkan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) secara lengkap. Akibatnya, kerusakan dan penggundulan hutan, serta pembiaran terhadap lahan bekas hutan menjadi hantu di Pulau Siberut. Berdasarkan liputan vice.com, kini hutan yang tersisa untuk masyarakat adat hanya 8% dari keseluruhan lahan di Pulau Siberut dan akan terus berkurang jika pemerintah pusat tetap memberi izin bagi perusahaan untuk menanamkan modalnya di sini.

Contoh konkret yang terjadi di Siberut Utara, banjir terjadi dua hingga tiga kali dalam setahun dengan tinggi air bisa mencapai tiga meter. Hal ini diperparah ketika PT Salaki Summa Sejahtera (SSS) menebang pohon secara sembarangan, apalagi pohon di pinggir sungai. Memang, daerah tersebut bertopografi rendah, tetapi sebelum adanya perusahaan yang masuk, banjir tidak sampai menimbulkan kerusakan. Kini, kerusakan yang terjadi akibat banjir cukup besar bagi masyarakat setempat. Selain rumah tergeser dan rusak, banyak daerah yang menjadi rawan longsor. Akibatnya, masyarakat harus berpindah ke kampung sebelah dan meninggalkan rumah dan lahan yang masih produktif.

Banjir yang sering terjadi pada malam hari mengakibatkan masyarakat harus selalu siaga dan bersiap untuk pindah ke tempat tinggi atau menuju bangunan yang dirasa aman. Intensitas banjir di desa yang dilalui sungai di Siberut, yaitu Sungai Satboyak dan Sungai Monganpoula, juga semakin meningkat sejak penebangan kayu di hulu Sungai Satboyak pada 2005 oleh pengelola hutan Koperasi Andalas Madani (KAM).

Nama-nama perusahaan di atas hanya segelintir saja dari sejumlah permasalahan berbeda yang belum disebut. Kini, masyarakat tidak hanya berupaya bertahan, mempertahankan tanah mereka, namun juga melawan. Tirani industrialisasi sudah dirasa menjemukan dan banyak melakukan kerusakan tanpa adanya tanggung jawab. Sekali lagi, ketidakberdayaan masyarakat dimanfaatkan dan dicari celah untuk mengeruk keuntungan sebanyak mungkin oleh pihak yang berkuasa. Masyarakat sering kali ‘tidak diberitahu’ dan tiba-tiba perusahaan asing mematok tiangnya tanpa permisi. Posisi masyarakat semakin sulit dan sempit, lahan yang dimiliki semakin terbatas, dan akibat kerusakan alam juga harus ditanggung oleh masyarakat. Padahal, kompensasi yang masyarakat Mentawai dapatkan tidaklah besar.

Kemuakan masyarakat memuncak ketika terjadi demonstrasi atas izin penggunaan lahan, September setahun silam. Masyarakat menolak izin hutan tanaman industri (HTI) seluas 20.110 ha kepada PT Biomass Andalan Energi. Lagi-lagi, izin ini diberikan pemerintah pusat tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya. Banjir dan longsor sudah sering melanda wilayah Siberut, masyarakat sekitar juga beranggapan bahwa perusahaan lebih banyak menghasilkan kerugian karena eksploitasi alam. Namun, keresahan ini sering kali tidak didengar. Pemerintah daerah yang hanya terima jadi seolah-olah tidak mau menjadi konsolidator antara masyarakat dengan pemilik perusahaan. Di sisi lain, beberapa kali pihak pemerintah daerah berkeluh kesah enggan rugi, mengingat kontrak sudah ditandatangani dan harus membayar kompensasi apabila perjanjian dibatalkan.

Kini, sebelum program-program lain terpaksa masuk dan menimbulkan masalah baru, mari kita telisik apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah terhadap Pulau Siberut ini. Seperti yang diberitakan pada April 2018 oleh sumbar.antaranews.com dengan judul “Ini Fokus Pembangunan Pemkab Mentawai di Pulau Siberut”, disebutkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan distribusi air bersih di Pulau Siberut. Koordinasi dengan berbagai bidang dan dinas di provinsi dilakukan. Ini tentunya bagus, tetapi mengapa baru tahun ini fokus pemerintah pada distribusi air bersih dilakukan? Padahal, air menjadi sesuatu yang krusial bagi kehidupan manusia.

Hal yang cukup mengejutkan di akhir berita adalah pemerintah daerah kabupaten berusaha bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam penyediaan air bersih. Secara praktis, bekerja sama dengan berbagai pihak akan menjadikan sasaran program lebih terarah serta menghasilkan kualitas output yang lebih baik. Namun, untuk sekadar menyediakan air bersih, mengapa harus pemerintah pusat turun tangan karena hal ini sepenuhnya kewenangan daerah? Pertanyaan yang kemudian muncul apakah ada motif tertentu di balik usaha keterlibatan pemerintah pusat dalam pelayanan air bersih di Kabupaten Mentawai ini? Mengingat rumitnya birokrasi, jika ini terjadi pun, diperkirakan masyarakat tidak akan menerima manfaatannya dalam kurun waktu cepat.

Menelisik lebih lanjut mengenai motif pembangunan infrastruktur pemerintah di Siberut, covesia.archipelago memberitakan pesan Gubernur Sumatra Barat terkait pembangunan di Kepulauan Mentawai, Kamis (4/10/2018). Irwan Prayitno selaku gubernur mengatakan bahwa pembangunan di Kepulauan Mentawai dapat terwujud melalui peningkatan fasilitas daerah, penataan ruang yang baik, peningkatan kualitas pelayanan birokrasi pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. Irwan juga menegaskan tentang  tata pemerintahan yang baik melibatkan dunia usaha dan pencarian investasi alternatif dari dalam maupun luar negeri, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat dan sesuai kondisi geografis, demografis, dan adat budaya Sumbar.

Dari sini, arah perbincangan semakin mengerucut pada pemanfaatan potensi untuk meningkatkan nilai ekonomi hingga pada pembahasan yang merujuk pada adanya rencana pembangunan infrastruktur Pelabuhan Labuanbajau di Kecamatan Siberut Utara, Pelabuhan Mabukkuk di Kecamatan Siberut Barat Daya, Pelabuhan Sao di Kecamatan Sipora Selatan, dan pembangunan Bandara Rokot. Pembangunan infrastruktur ini diarahkan untuk mempersiapkan kawasan Siberut menjadi daerah destinasi wisata dan tujuan industrialisasi.

Padahal, seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, masyarakat Mentawai masih tertatih-tatih menyeimbangkan kehidupan dan pola baru yang dibawa pemerintah masuk. Kini, saat masyarakat belum sepenuhnya mampu berdiri dan belajar, mereka sudah akan dikucuri oleh pembangunan infrastruktur, yang lagi-lagi membawa motif tertentu yang tidak murni hendak membantu rakyat. Pembangunan fisik yang akan dilakukan ini belum memikirkan perihal aspek sosial yang mungkin saja terjadi. Padahal, hal ini akan memengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Barangkali banyak sekali program pembangunan di Siberut yang ditanyakan keberpihakannya pada masyarakat adat Mentawai karena sejauh ini, program yang dilakukan dirasa kurang memberdayakan dan memperhatikan masyarakat adat. Masyarakat tidak diberi ruang untuk berekspresi, berpendapat, dan mengartikulasikan kepentingan mereka. Yang ada, masyarakat dipaksa untuk mengikuti nilai dan sistem dari luar, bukan nilai dan sistem dari luar yang mengikuti norma di dalam. Intervensi pemerintah dirasa kelewatan pada kehidupan masyarakat adat Mentawai. Hal ini bisa dilihat dari campur tangan ekonomi dan upaya penghapusan budaya dan tata cara sosial melalui pemasukan modernisasi dan industrialisasi tanpa takaran.

Terjadi pengucilan atau istilah Karl Marx adalah alienisasi. Bedanya, jika Marx berbicara pada tataran ekonomi, maka alienisasi yang terjadi pada masyarakat Mentawai konteksnya lebih kompleks. Alienisasi budaya dan sosial turut berefek pada alienisasi ekonomi adat. Usaha pelestarian kehidupan adat tidak ada, hanya segelintir orang yang tidak mampu mengikuti sistem luar tetap bertahan pada kondisi sebelumnya.

Masyarakat yang berpindah haluan pada modernisasi pun belum tentu akan selamat dalam sistem itu. Jaminan kehidupan bagi masyarakat adat ini juga belum ada, baik dari segi sosial, ekonomi, dan budaya. Penggelontoran program dan dibukanya lahan seluas-luasnya tanpa memperhatikan aspek sosiokultur akan menyebabkan kepunahan sosiokultur itu sendiri, yang menjadi tahap lanjutan setelah alienisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Mentawai, namun juga oleh bangsa Indonesia secara menyeluruh. Lantas, pertanyaan yang kemudian muncul, haruskah masyarakat menelanjangi identitasnya demi bertahan di tengah gerusan modernitas dan industrialisasi yang terjadi di daerahnya sendiri?

Menjawabnya tidak pernah mudah.

“Kisah ini tentang mereka yang bertahan, sebagian lainnya telah kalah.”

Daftar Pustaka

Antara Sumbar. 2018. Ini fokus pembangunan Pemkab Mentawai di Pulau Siberut. [online] Available at: https://sumbar.antaranews.com/berita/224615/ini-fokus-pembangunan-pemkab-mentawai-di-pulau-siberut [Accessed 29 Oct. 2018].

Firdaus, F. (2018). Mendengar Kisah Masyarakat Adat Mentawai Bertahan Menghadapi Paksaan Modernisasi. [online] Available at: https://www.vice.com/id_id/article/paqmv7/mendengar-kisah-masyarakat-adat-mentawai-bertahan-menghadapi-paksaan-modernisasi [Accessed 29 Oct. 2018].

Muhajir, A. (2018). Made in Siberut, Elegi Kedaulatan Pangan di Mentawai. [online] Mongabay. Available at: http://www.mongabay.co.id/2018/09/07/made-in-siberut-elegi-kedaulatan-pangan-di-mentawai/ [Accessed 27 Oct. 2018].

Rico, J. (2018). Pesan Gubernur Sumbar Terkait Pembangunan di Kepulauan Mentawai. [online] Archipelago. Available at: https://covesia.com/archipelago/baca/61184/pesan-gubernur-sumbar-terkait-pembangunan-di-kepulauan-mentawai [Accessed 27 Oct. 2018].

Suprapto, Y. (2018). Kala Hutan Mentawai Terus Jadi Incaran Pemodal (Bagian 2). [online] Mongabay. Available at: http://www.mongabay.co.id/2018/01/31/kala-hutan-mentawai-terus-jadi-incaran-pemodal-bagian-2/ [Accessed 28 Oct. 2018].

Tempo.co. 2017. Masyarakat Mentawai Tolak Izin Hutan Tanaman Industri di Siberut. [ONLINE] Availabel at https://nasional.tempo.co/read/909059/masyarakat-mentawai-tolak-izin-hutan-tanaman-industri-di-siberut/full&view=ok [Accessed 28 October 2018].

TFCA Sumatra. 2018. Hutan Dimata Masyarakat Mentawai. [online] Available at: http://tfcasumatera.org/hutan-dimata-masyarakat-mentawai/ [Accessed 28 Oct. 2018].

Vinolia (2018). Nasib Siberut Utara Kala Hutan di Hulu Terus Tergerus. [online] Mongabay. Available at: http://www.mongabay.co.id/2016/12/05/nasib-siberut-utara-kala-hutan-di-hulu-terus-tergerus/ [Accessed 28 Oct. 2018].

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Ayu Nurfaizah dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.