Beranda Pustaka Blog Layanan Tanggap COVID-19 Yang Inklusif Di Sukoharjo

Layanan Tanggap COVID-19 yang Inklusif di Sukoharjo

Blog / Semua Pilar Mitra Payung : Semua Mitra, YAKKUM

Mendorong Upaya Respon COVID-19 yang Inklusif

Berdiri pada 1997, Paguyuban Difabel Sehati Sukoharjo memiliki visi dan misi untuk membentuk karakter difabel yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan dukungan Program Peduli untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengorganisasian kelompok difabel melalui kelompok swabantu (Self-Help Group) di tingkat desa dan kecamatan, serta kegiatan-kegiatan untuk mendorong layanan dan kebijakan yang inklusif bagi difabel, Sehati berhasil mengawal terbitnya Peraturan Bupati No. 76 tahun 2018 tentang Bantuan Pembiayaan Kesehatan bagi PMKS dan Korban Bencana Non-BDT dan Peraturan Bupati No. 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo No. 18 tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas. 

Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi global, Sehati terus berupaya untuk mendorong dan menyediakan layanan kesehatan yang inklusif bagi difabel dan kelompok rentan lainnya di Sukoharjo. Sukoharjo adalah salah satu lokasi dengan jumlah pasien positif COVID-19 terbanyak di Solo Raya dan termasuk dalam lima besar lokasi dengan jumlah pasien positif COVID terbanyak di Jawa Tengah. Pada Mei 2020, Bupati Sukoharjo menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) karena jumlah pasien positif terus bertambah. Berbagai kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti pembatasan jarak fisik dan mobilitas juga mempengaruhi kehidupan ekonomi difabel dan keluarga difabel. Di tengah situasi ini, pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan berbagai upaya respon COVID-19. Salah satunya adalah pendirian Rumah Sehat COVID-19 sebagai rumah sakit lapangan untuk penanganan dan perawatan pasien positif COVID-19. 

Meski Indonesia telah memiliki kebijakan dalam penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 14 tahun 2014, pemerintah nasional sampai daerah kerap abai dalam melakukan tanggap darurat COVID-19 yang inklusif bagi difabel. Oleh karena itu, untuk memastikan adanya pelayanan kesehatan yang inklusif di Rumah Sehat COVID-19 Sukoharjo, Sehati memberikan pelatihan kepada petugas Rumah Sehat tentang tata cara berinteraksi dengan pasien difabel netra, terutama dalam penyajian makanan serta melatih orientasi atas tempat.  Hal ini dilakukan oleh Sehati karena ada satu orang difabel netra yang terkonfirmasi positif dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan khusus pasien tersebut. 

Tidak hanya itu, untuk mendukung perlindungan dan penyediaan layanan bagi kelompok rentan dalam respon COVID-19, Sehati juga mendirikan Pos Komando Lansia, Disabilitas, dan kelompok Rentan lainnya (Posko LDR), seperti perempuan kepala keluarga dan Orang dengan HIV dan AIDS, di sekretariat Sehati. Posko ini berfungsi untuk membantu menyebarkan informasi terkait COVID-19 kepada difabel dan kelompok rentan lainnya. Posko juga menyediakan layanan khusus seperti peer konseling dan pendampingan bagi keluarga difabel yang melakukan isolasi dan karantina. Salah satu bentuk aduan yang kerap diterima Sehati adalah anak difabel yang kerap mengalami tantrum karena harus berada di dalam rumah secara terus menerus. Dalam situasi ini, orang tua kerap merasa panik dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menenangkan anak mereka. Melalui media komunikasi seperti grup Whatsapp, Posko LDR Sehati membagikan cerita anak-anak untuk mengurangi tantrum selama di rumah. Selain itu, Posko LDR Sehati juga melakukan pendampingan bagi warga yang ditolak oleh tetangga atau lingkungannya karena baru pulang dari luar negeri.

Selain melakukan konseling dan pendampingan, Posko LDR Sehati juga melakukan verifikasi dan validasi data difabel. Proses ini dilakukan karena posko kerap menerima aduan dari difabel yang tidak menerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dari aduan-aduan tersebut, Posko LDR Sehati melakukan verifikasi dan validasi data kepada 3.400 kepala keluarga difabel berbasis KK dan NIK di Sukoharjo. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial untuk akses bantuan JPS program yang diinisiasi oleh pemerintah. Data juga telah diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pendamping desa, dan tenaga ahli pendamping desa agar difabel dan keluarga yang belum mendapatkan bantuan JPS bisa mengakses Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa.

Melalui Posko LDR, Sehati juga membuka peluang kepada lembaga-lembaga profit di kabupaten Sukoharjo seperti PT Sritex, perusahaan jamu PT Gujati, dan ormas pemerhati kelompok rentan untuk memberikan donasi dan bantuan. Posko LDR Sehati kemudian mendistribusikan bantuan yang terkumpul tersebut kepada 903 difabel dari 12 kecamatan di Sukoharjo. Bantuan yang diberikan antara lain berbentuk masker, bahan makanan pokok, hand sanitizer, alat cuci tangan, popok orang dewasa, paket makanan anak, dan uang tunai dengan nilai total donasi sebesar Rp 128.000.000,00. Pihak-pihak yang memberikan bantuan antara lain Komunitas Satu Hati Klaten, Ranting Aisyiyah Tawangsari, Gerakan Pramuka Sukoharjo, Komunitas Jol Ijolan Solo, PT Sritex, perusahaan jamu PT Gujati, dan CSR Bank Indonesia.

 

Pengarusutamaan Gender dan Anak dalam Respon COVID-19

Posko LDR merupakan bentuk dari upaya pengarusutamaan gender dan anak dalam respon COVID-19.  Kelompok rentan yang dimaksud dalam posko ini meliputi perempuan kepala keluarga, anak-anak difabel, dan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHIV dan ODHA). Dalam penyediaan layanan perlindungan terhadap perempuan, Sehati bekerjasama dengan organisasi Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) untuk posko aduan kekerasan dalam rumah tanggap selama masa pandemi.  Layanan ini berbentuk rujukan kepada SPEK-HAM ketika ada aduan dari warga, namun hingga saat ini belum ada warga yang menggunakan layanan tersebut. Sedangkan untuk anak-anak, Sehati memberikan layanan bagi para orang tua peserta sanggar inklusif dalam pendampingan kepada anak-anaknya yang mengalami tantrum karena berhentinya terapi selama pandemi.  

 

Pembelajaran dan Peluang Keberlanjutan

Posko LDR yang diinisiasi Sehati memberikan warna yang berbeda di Sukoharjo dalam respon COVID-19 yang inklusif. Posko LDR mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah, terutama ketika Sehati berhasil melakukan verifikasi dan validasi data kepada 3.400 kepala keluarga difabel atas akses bantuan sosial. Data yang dikumpulkan oleh Sehati diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah dan desa dalam menentukan kebijakan distribusi bantuan. Posko aduan, peer konseling, serta pemberian informasi yang ditujukan pada difabel dan kelompok rentan juga telah memberikan data dan informasi kepada pemerintah daerah terkait gambaran situasi respon COVID-19 yang tidak aksesibel.  Selain itu, sebanyak 4 orang difabel telah terlibat dalam Satgas COVID-19 di tingkat desa dan sebanyak 130 difabel yang datanya telah diverifikasi dan divalidasi oleh posko LDR Sehati juga telah mendapatkan bantuan sosial baik dari kabupaten maupun desa. 

Keberhasilan Sehati dalam memberikan layanan yang inklusif dalam tanggap COVID-19 ini dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

  1. Perjalanan Program Peduli sejak 2015 yang telah mendorong Kabupaten Sukoharjo menjadi kabupaten yang memiliki model desa inklusif di lebih dari 50 desa.  Kiprah Sehati dalam mendorong desa-desa inklusif tersebut memudahkan Sehati dalam menghimpun difabel dan keluarga difabel melalui survei dampak COVID-19.  Selain itu, relasi yang telah dibangun sebelumnya dengan pemerintah desa mempercepat komunikasi Sehati dalam melakukan respon tanggap COVID-19 yang inklusif. 
  2. Selain desa inklusif, Sehati juga memiliki peran besar dalam penyusunan Peraturan Bupati Desa Inklusif.  Dalam penyusunannya Sehati banyak melakukan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah  seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.  Hal ini menjadi pintu masuk bagi Sehati mempengaruhi kebijakan pemberian dalam pemberian bantuan sosial terutama pada difabel dan kelompok rentan lainnya. 
  3. Pada tahun 2019, Sehati membuat panduan layanan kesehatan inklusif di Puskesmas yang telah disahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan digunakan oleh seluruh Puskesmas di Sukoharjo.  Capaian ini mempermudah Sehati dalam memberikan kapasitas rumah sehat COVID-19 dalam membangun sistem layanan kesehatan inklusif bagi difabel dan kelompok rentan lainnya. 
  4. Adanya relasi dengan pihak swasta yang telah dibangun Sehati sejak Program Peduli berjalan di Sukoharjo. Relasi ini memudahkan Sehati untuk mendapat kepercayaan dan kredibilitas dalam penyaluran bantuan yang berasal dari CSR perusahaan. 

 

Meski posko LDR telah berkontribusi dalam respon COVID-19 yang inklusif, tantangan yang dihadapi dalam proses ini adalah tidak termasuknya Sehati dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten untuk Respon COVID-19. Struktur gugus tugas yang ada saat ini hanya berasal dari unsur pemerintah saja, meski sudah ada instruksi dari Presiden mengenai keikutsertaan elemen masyarakat sipil dalam struktur gugus tugas. Sejauh ini, strategi yang dilakukan oleh Sehati adalah melakukan koordinasi dengan ketua gugus tugas kabupaten terkait data dan informasi dampak COVID-19 pada difabel dan kelompok rentan lainnya.  Situasi ini menggambarkan bahwa sebaik apapun regulasi yang telah disusun, implementasi regulasi tersebut tetap membutuhkan pengawalan dari organisasi masyarakat sipil atau jaringan organisasi difabel agar regulasi tersebut betul-betul dijalankan. Oleh karena itu, peran dan keikutsertaan CSO dan DPO amat penting dan seharusnya masuk ke dalam struktur tim gugus tugas COVID-19 yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.  Prinsip “Nothing About Us Without Us” menjadi kunci dalam respon COVID-19 yang inklusif. 

Masa pandemi yang panjang ini memungkinkan Sehati untuk terus berkontribusi dalam layanan COVID-19 yang inklusif, terutama untuk memastikan kebijakan rencana tanggap darurat dan rencana pemulihan dari pemerintah terhadap COVID-19 dapat betul-betul inklusif. Untuk mewujudkan situasi tersebut, kerja-kerja bersama pemerintah seperti monitoring dan evaluasi bersama atas efektivitas kegiatan Posko LDR dan kajian atas dampak COVID-19 terhadap kelompok rentan menjadi rencana kerja yang diusulkan oleh Sehati agar kegiatan-kegiatan Posko LDR dapat terus berlanjut di Sukoharjo.