Beranda Pustaka Blog Labelling Dan Kaitannya Dengan Kehidupan Anak Pekerja Migran (APM) Di Lombok Timur

Labelling dan Kaitannya dengan Kehidupan Anak Pekerja Migran (APM) di Lombok Timur

Blog / Anak dan remaja rentan Mitra Payung : LPKP

Oleh: Aulia Wulandari

Timaq jaoq eleq ranto dengan, idi kakak leq ranto dengan. Ruen doang idiq kakak bae saq penggitan…. Anak jari isiq ku gitak, idiq kakak isiq ku gitak. Aden taoq, idiq kakak turut entan dengan….”

Biar pun jauh di rantau orang, oh Kakanda di rantau orang. Hanya wajahmu oh kakanda yang selalu terlihat. Aku melihat kepada anak-anak kita. Oh kakanda, agar bisa seperti orang lain[1].

Begitulah makna dari cuplikan lirik sebuah lagu Cilokaq (lagu dangdut berbahasa Sasak) yang dibawakan oleh salah satu artis daerah ternama di Pulau Lombok, NTB.  Lagu ini seakan-akan menjadi cerminan yang menggambarkan bagaimana kehidupan masyarakat di Pulau Lombok. Ya, merantau untuk menjadi pekerja migran memang menjadi salah satu profesi yang banyak digeluti masyarakat Lombok. Profesi ini dianggap sebagai salah satu profesi yang dapat memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat.

Bahkan, di kampung halaman penulis, Lombok Timur, rumah-rumah berlantai keramik banyak yang menyandang gelar “hasil Malaysia” sebagai bukti peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan merantau. Badan Pusat Statistik NTB 2014 mencatat jumlah keseluruhan Pekerja Migran Indonesia (PMI)[2] resmi  yang berasal dari Pulau Lombok mencapai 38.374 orang, dengan Lombok Timur sebagai kabupaten yang menyumbang jumlah terbesar, yaitu 23.213 untuk pekerja laki-laki dan 1.313 untuk pekerja perempuan[3].

Dengan jumlah ini, tidak heran jika provinsi NTB selalu masuk ke dalam lima besar daerah pemasok pekerja migran terbesar di Indonesia. Besarnya jumlah pekerja migran di daerah ini kemudian tidak hanya menimbulkan dampak pada sektor ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah banyaknya anak dari pekerja migran (APM) di wilayah ini. Dilansir dari laman berita online bbc.com, berdasarkan penelitian Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) pada 2015, di Desa Wanasaba (salah satu kabupaten di Lombok Timur) terdapat lebih dari 350 anak (0-18 tahun) yang ditinggalkan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu atau bahkan keduanya untuk bekerja sebagai pekerja migran[4]. Fenomena ini kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana kondisi anak-anak pekerja migran tersebut, masalah apa saja yang dihadapi oleh mereka, serta bagaimana tanggung jawab masyarakat sekitar serta negara terhadap besarnya jumlah APM ini?

Labelling dan Anak Pekerja Migran Lombok Timur

Selain risiko terlantarnya APM, cara pandang masyarakat terhadap keberadaan mereka juga perlu dianalisis. Salah satunya, munculnya label-label atau julukan yang disematkan kepada keluarga dengan pekerja migran sebagai kepala keluarga. Sama halnya dengan pemberian label atau cap pada rumah “hasil Malaysia”. Istri pekerja migran yang ditinggalkan untuk merantau juga kerap kali diberi label “bebalu Malaysia” atau janda Malaysia.

Kondisi rumah tangga pekerja migran juga menuntut para istri untuk turut bekerja. Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru, yaitu kurang terurusnya bahkan terlantarnya APM seperti yang telah disebutkan di atas. Tak jarang mereka yang kurang terurus ini juga diberi label sebagai anak iwok[5] oleh masyarakat setempat.

Hal ini mungkin terdengar sepele. Namun, begitulah realitas atau fakta sosial yang tumbuh di daerah yang termasuk ke dalam daerah pemasok pekerja migran terbesar di Indonesia ini. Selain itu, berbagai tindakan atau sikap diskriminasi yang terkesan halus ini juga tentu akan mengarah pada timbulnya eksklusi sosial yang menjauhkan APM dari hak-haknya untuk memperoleh kesejahteraan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau kembali berbagai faktor selain faktor ekonomi yang menyebabkan APM terpinggirkan.

Profesi sebagai pekerja migran masih sering dianggap sebagai jalan terakhir ketika suatu keluarga berada dalam lilitan masalah ekonomi. Masyarakat kemudian menganggap bahwa profesi ini hanya digeluti golongan bawah dan cenderung memandang sebelah mata orang-orang yang bergelut di dalamnya. Hal ini kemudian memicu timbulnya penjulukan (labelling) seperti yang telah disebutkan di atas.

Labelling adalah proses pemberian julukan kepada seseorang individu maupun komunitas. Dalam kasus ini, label anak dari pekerja migran sebagai golongan lemah dan memiliki strata rendah kemudian menciptakan suatu masalah.  Ada pun pola yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana penjulukan ini dapat memengaruhi kondisi psikologis dan sosial APM adalah pola atau model Social Breakdown Syndrome Model yang dikemukakan oleh Parrillo sebagai berikut:

Social Breakdown Syndrome Model

Sumber: Parrillo, 1987:243 dalam Soetomo 2015: 131

Pola yang biasanya terjadi pada seorang lanjut usia ini sangat mungkin terjadi pada APM yang dalam kasus di Lombok Timur sering mendapat tindakan diskriminasi yang mengarah pada ekslusivitas atau tersingkirnya mereka dari kehidupan sosial. Bahkan, mereka sering ditempatkan pada posisi kelas sosial yang rendah oleh masyarakat. Label yang disematkan kepada dirinya yang minim perlindungan dan perhatian orang tua merangsang sinergi negatif untuk melakukan tindakan-tindakan keputusasaan.

Bukan tidak mungkin jika angka pernikahan dini di daerah ini juga disumbangkan oleh tindakan “melarikan diri” seorang APM dari kondisi kehidupan ekonomi keluarganya. Selain itu, banyak APM yang juga putus sekolah akibat ketidakmampuan ekonomi serta dorongan untuk mengubah nasib secara cepat agar terlepas dari diskriminasi. Bahkan, banyak dari mereka yang justru kemudian menjadi pekerja migran seperti orang tua mereka untuk menghindari pandangan diskriminatif kelompok masyarakatnya.

Selain itu, lemahnya perhatian orang tua dan julukan yang diberikan oleh masyarakat kepada diri mereka membuka peluang bagi APM untuk melakukan tindakan menyimpang yang serius. Potensi penyimpangan-penyimpangan kecil yang dapat dilakukan oleh APM tentunya dapat mengarah pada penyimpangan yang lebih besar sebagai akibat dari proses interpretasi masyarakat yang salah terhadap keberadaan mereka.

Jaminan dan Perlindungan Anak Pekerja Migran (APM)

Negara telah menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, untuk mengupayakan pemenuhan di tingkat daerah, perlu tindakan serta kebijakan yang lebih konkret. Beberapa hasil studi merekomendasikan pentingnya pengejawantahan tersebut, misalnya tentang pentingnya penyusunan peraturan daerah atau perlunya pembentukan kelompok kerja perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten[6], khususnya di kantorg-kantong atau daerah pengirim pekerja migran karena biasanya, ketimpangan pemenuhan hak-hak warga negara ini masih membawa ekslusivitas wilayah tinggal. Hal inilah yang mengakibatkan jangkauan program masyarakat di daerah-daerah cenderung tidak dapat memberi dampak perubahan yang positif.

Komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi kesejahteraan, serta perlindungan APM dalam bentuk penyediaan layanan dan program-program untuk mereka wajib dikembangkan. Pada bidang pendidikan, misalnya, sangat penting untuk mengusahakan jaring-jaring pengaman sosial di bidang pendidikan di wilayah Lombok Timur karena pada umumnya, penyimpangan serta pelabelan marak terjadi pada APM usia sekolah. Perlindungan APM pada dasarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten. Selain itu, pemanfaatan pekerja sosial untuk mengelola bidang-bidang tersebut tentunya akan membantu proses pemenuhan kesejahteraan anak-anak pekerja migran.

Selain pemerintah, peran aktor-aktor lain seperti lembaga swadaya masyarakat (Non-government Organization/NGO) yang dapat menjangkau wilayah kantong-kantong pengirim pekerja migran juga sangat dibutuhkan. Di Pulau Lombok sendiri, terdapat lembaga swadaya masyarakat seperti Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) yang bergerak menangani permasalah APM. Yayasan ini berdiri di dua kabupaten di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Kembali pada analisis mengenai kebiasaan masyarakat yang kerap kali memberi julukan kepada keluarga pekerja migran, termasuk kepada APM, diperlukan upaya-upaya selain pembentukan lembaga khusus yang mengurus APM, seperti halnya program-program edukasi masyarakat. Jangan sampai, keberadaan program pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat semakin mempertajam ekslusivitas karena tidak jarang beberapa golongan masyarakat kembali beranggapan bahwa program-program yang ada bukan untuk “golongan” mereka dan cenderung menjauhinya sehingga program yang diberikan harus benar-benar memperhatikan proses inklusi, tidak hanya upaya untuk merangkul APM, tapi juga memastikan untuk merangkul kesadaran masyarakat dalam upaya melindungi APM.

Kesimpulan

Memahami suatu permasalahan sosial sejatinya tidak hanya melalui suatu pemahaman mengenai terhambatnya pengusahaan modal-modal ekonomi dalam masyarakat. Masyarakat juga memiliki modal sosial dan kebudayaan yang mengarahkan berbagai interpretasi mereka terhadap sesuatu. Kebiasaan yang mengarah pada sebuah proses diskriminasi golongan tertentu di dalam masyarakat jarang disadari oleh masyarakat.

Oleh karena itu, selain mengupayakan berbagai pemecahan masalah dengan menggunakan analisis faktor ekonomi, diperlukan pula analisis faktor eksternal lain yang memengaruhi kondisi suatu masyarakat, seperti faktor-faktor yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Terekslusikannya APM seyogianya dapat ditelusuri melalui kebiasaan-kebiasaan kecil dalam masyarakat yang juga menyumbang proses penyingkiran APM, seperti halnya penjulukan (labelling).

Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis berharap analisis lingkungan kemasyarakatan APM juga perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang apa yang sebenarnya dihadapi oleh anak pekerja migran, khususnya di wilayah Lombok Timur. Selain merangkul APM, edukasi masyarakat sekitar APM juga sangat diperlukkan sebagai upaya penyadaran masyarakat tentang harkat dan martabat APM yang haknya dijamin oleh undang-undang, serta memiliki kedudukan yang sama dalam upaya meningkatkan kapasitasnya guna meraih kesejahteraan.

Daftar Pustaka

Soetomo. 2015. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. 2014. Jumlah TKI resmi asal provinsi NTB menurut Kabupaten/kota dan jenis kelamin 2014. [dalam jaringan] Diakses melalui https://ntb.bps.go.id pada tanggal 28 Oktober 2018.

Adhanariswari, Ririn dkk.2012. Pembentukan Model Pemberdayaan Anak Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas. dalam jurnal dinamika hukum vol. 12 no 1 Januari. [dalam jaringan] diakses melalui laman, dinamikahukum.fh.onsoed.ac.id/index/.php/JDH/Article/download/14/6 pada tanggal 28 Oktober 2018.

Bonasir, Rohmatin. 2017. Satu Desatki, 350 Anak Ditinggalkan Oleh Orang Tua. [dalam jaringan] Diakses melalui https://www.bbc/indonesia/indonesia-39132808   pada tanggal 15 oktober 2018.

Referensi

[1] Lirik lagu cilokaq sasak “Icaq Raoq” yang dibawakan oleh penyayi daerah, Erni Ayu Ningsih

[2] Kriteria  Pekerja Migran Indonesia (PMI) disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Istilah ini merupakan  definisi baru dari Tenaga Kerja Indonesia

[3] Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat. Jumlah TKI resmi asal provinsi NTB menurut Kabupaten/kota dan jenis kelamin 2014. Diakses melalui https://ntb.bps.go.id

[4] Lihat laman https://www.bbc/indonesia/indonesia-39132808

[5] Anak iwok sebenarnya merupkan suatu sebutan untuk anak yang hidup sebatangkara yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia. Julukan ini sering juga disematkan kepada anak pekerja migran yang tidak terurus.

[6] Ririn Adhanariswari dkk dalam jurnal dinamika hukum vol. 12 no 1 Januari melalui dinamikahukum.fh.onsoed.ac.id/index/.php/JDH/Article/download/14/6 pada tanggal 28 Oktoner 2018

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Aulia Wulandari dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.