Beranda Pustaka Blog Kondisi Perlindungan Bagi Korban Pelanggaran HAM

Kondisi Perlindungan bagi Korban Pelanggaran HAM

Blog / Hak Asasi Manusia dan restorasi sosial Mitra Payung : Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan

Oleh: Lintang Febiana Sugianto

Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia menyisakan berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Korban pelanggaran HAM (korban langsung maupun tidak langsung) kesulitan dalam mengakses keadilan melalui sistem peradilan pidana yang berlaku sekarang ini. Sulitnya pembuktian kesalahan pelaku mengakibatkan tidak berjalannya proses peradilan bagi pelaku, apalagi proses pemulihan kerugian bagi korban.

Namun, pelanggaran HAM ini tentu tetap harus diselesaikan dan mekanisme penyelesaian yang harus dilakukan tidaklah mudah. Keadilan retributif tidak bisa memberikan sebuah kepuasan bagi korban. Sebuah tawaran yang dianggap baru adalah keadilan restoratif. Model ini mulai dilirik sebagai penyelesaian perkara pidana yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak; pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam berbagai tindak pidana, seperi kekerasan dalam rumah tangga, anak yang berkonflik dengan hukum, dan kecelakaan lalu lintas, keadilan restoratif telah diterapkan. Kini, penerapan keadilan restoratif diuji dalam kasus pelanggaran HAM. Mampukah keadilan restoratif menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Tulisan ini ingin mengkaji peluang keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelaslah bahwa Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas Undang-Undang Dasar yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan dengan peraturan-peraturan yang bermula dari kedaulatan rakyat yang didelegasikan kepada negara, yang bermuara demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Walaupun sebenarnya perangkat-perangkat yang ada dirasa sudah cukup memadai, pada kenyataannya, hukum masih belum menunjukkan keadaan seperti yang diharapkan.

Lebih dari 57 tahun setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melarang semua bentuk penyiksaan dan kejahatan, tindakan tidak manusiawi atau menurunkan martabat perlakuan atau hukuman, penyiksaan masih saja dianggap umum. Hari ini, pada hari Hak Asasi Manusia, marilah kita berjanji kepada diri kita, kepada prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk mendedikasikan kembali diri kita dalam menghapus penyiksaan dari muka bumi ini.

Melihat kondisi penegakan hukum yang ada, kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Seperti yang sering terdengar, ketika proses pengadilan sedang berlangsung, upaya naik banding berlarut-larut, muncul isu mafia peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum dan sebagainya. Selalu muncul alasan klise dari pengadil, yaitu telah diputus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formal tidak salah. Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain adalah bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara.

Deklarasi HAM bagi Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun, baru diikrarkan pada pedoman dasar negara ini, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat hak-hak asasi selaku manusia, baik manusia selaku mahluk pribadi maupun sebagai mahluk sosial, yang di dalam kehidupannya itu semua menjadi sesuatu yang inheren, serta dipertegas dalam Pancasila. Jika dilihat dari terbentuknya deklarasi Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia telah lebih dulu terbentuk daripada HAM PBB yang baru terbentuk pada 1948.

Hampir setiap negara memiliki permasalahan dalam usaha menegakkan HAM, tidak terkecuali di Indonesia. Bangsa Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan negara-negara di dunia berkaitan dengan penegakan HAM. Masalah penegakan HAM selalu beriringan dengan masalah penegakan hukum, yang di dalamnya hal ini menjadi salah satu hal krusial yang paling sering dikeluhkan oleh warga masyarakat pada saat ini; lemahnya penegakan hukum.

Masyarakat terkesan apatis melihat hampir semua kasus hukum dalam skala besar dan menghebohkan, baik yang berhubungan dengan tindak kriminal, kejahatan ekonomi, apalagi pelanggaran HAM. Belum ada kasus yang diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Masyarakat berharap, demi kebenaran, maka hukum harus senantiasa ditegakkan.

Pelanggaran HAM di Indonesia masih menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan di mimbar akademik maupun dikaji secara hukum karena sampai saat ini, hal tersebut masih menyisakan persoalan mendasar tentang bagaimana penanganan korban pelanggaran HAM masa lalu. Sebut saja, kasus Tanjung Priok. Berbagai masalah yang muncul dalam proses peradilan, dugaan suap untuk menuju islah, vonis bebas bagi sang terdakwa, hingga mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran HAM di Tanjung Priok belum menemukan titik terang.

Selanjutnya, kasus Talangsari di Lampung. Hingga hari ini, Talangsari merupakan dusun yang tertinggal dari pembangunan. Sarana dan prasarana yang ada di sana jauh dari harapan. Listrik, jalan, dan pendidikan masih sangat mengkhawatirkan. Belum lagi tekanan psikologis selama puluhan tahun menjadi korban pelanggaran HAM. Pada kenyataannya, tidak ada dendam dalam diri para korban, mereka hanya menginginkan adanya pengakuan negara terhadap pembantaian dan pemulihan hak-hak para korban.

Masih lekang di ingatan, peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti yang lebih dikenal dengan Tragedi Semanggi I dan II. Pelanggaran HAM pada kasus ini pun belumlah selesai. Siapa yang harus bertanggung jawab dalam penembakan tersebut? Sampai hari ini, belum atau tidak bisa ditunjuk tangan, apalagi diputus pengadilan. Padahal, nyawa sudah melayang sia-sia.

Dari beberapa contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu di atas, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM mempunyai dampak yang signifikan bagi korban. Apa pun jenis pelanggaran HAM yang dilakukan, semisal pembunuhan, percobaan pembunuhan, penghilangan secara paksa, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lainnya, tetap saja menimbulkan kerugian yang harus diderita oleh korban.

Oleh karena itu, korban merupakan pihak yang harus mendapatkan pemulihan kerugian dari terjadinya pelanggaran HAM. Penghukuman pelaku pelanggaran HAM merupakan salah satu bentuk keadilan yang harus didapatkan oleh korban. Pengakuan negara terhadap terjadinya pelanggaran HAM dan ganti kerugian bagi korban pelanggaran HAM merupakan sesuatu yang selama ini diidam-idamkan. Padahal, negara seharusnya bertanggung jawab dalam memberikan jaminan hak asasi, termasuk hak korban tindak pidana.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (dalam kasus pelanggaran HAM) belum menemukan titik terang yang dapat melindungi korban. Hingga muncul sebuah pemikiran tentang kemungkinan penerapan keadilan restoratif dalam pelanggaran HAM.

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Yang dimaksud mereka oleh Arif Gosita di sini adalah:

  1. Korban orang perorangan atau korban individual (viktimisasi primer).
  2. Korban yang bukan perorangan, misalnya suatu badan, organisasi atau lembaga (viktimisasi sekunder).
  3. Korban kterlibatan umum, keserasian sosial, dan pelaksanaan pemerintah pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (viktimisasi tersier).

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut:

“Orang yang secara indivual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by ommision).”

Dalam pengertian di atas, tampak bahwa istilah korban tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi juga mencakup kelompok dan masyarakat. Pengertian di atas juga merangkum hampir semua jenis penderitaan yang diderita oleh korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, tetapi juga mencakup derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Mengenai penyebabnya, ditunjukkan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan, tetapi juga meliputi kelalaian.

Istilah korban juga termasuk keluarga atau orang yang bergantung pada orang lain yang menjadi korban. Dengan demikian, korban yang dimaksud bukan hanya korban yang mengalami penderitaan secara langsung, melainkan keluarga atau orang yang mengalami penderitaan akibat dari menderitanya si korban tadi. Dalam konteks pelanggaran HAM, konsep tentang korban sangat luas pengertiannya. Tidak hanya seseorang yang mengalami langsung akibat dari suatu kejahatan pelanggaran HAM, tetapi juga keluarga dekat atau tanggungan langsung korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Kajian hukum dalam kaitannya dengan korban berhubungan dengan pertanyaan dasar “apakah ada kejahatan (pelanggaran hukum pidana)”, “siapa pelakunya”, “siapa yang menderita kerugian oleh suatu kejahatan”, “apa kerugiannya”, dan “bagaimana kerugian tersebut dipulihkan?”

Konsep kejahatan dan siapayang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak yang dapat menjelaskan bagaimana posisi korban. Ada dua konsep kejahatan. Pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrumen demokratik negara. Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, yang esensinya melanggar kepentingan pelakunya sendiri.

Konsep pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif (retributive justice) dan konsep kedua dilandasi konsep keadilan restoratif (restorative justice). Konsep pertama memberikan landasan pemikiran bahwa kepentingan yang dilanggar adalah kepentingan publik atau negara sehingga dapat ditarik suatu konklusi bahwa negaralah yang dirugikan apabila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran hukum pidana. Konsep ini dibangun untuk menghindari tindakan balas dendam dari orang perseorangan. Negara dan orang yang disangka melanggar hukum pidana menjadi pusat perhatian dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Sementara itu, negara memperoleh legitimasinya sebagai wakil sah dari representasi kepentingan publik dan basis pelampiasan balas dendam personal yang bersifat emosional dan subjektif, selanjutnya direkonstruksi dalam penyelenggaraan peradilan pidana sebagai rasionalisasi atau objektivikasi balas dendam kepada pelanggar hukum pidana.

Posisi korban kejahatan, yakni negara, dalam sistem peradilan memainkan peranan sentral dan dominan dalam mengambil keputusan terhadap tersangka atau pelanggar hukum pidana. Sebaliknya, pihak lainnya yang tidak dikonsep sebagai yang terlibat atau tercakup sebagai pelaku atau korban, diposisikan sebagai instrumen pembuktian dalam proses pidana, yakni sebagai saksi. Sebagai salah satu alat bukti, saksi tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara pelanggaran hukum pidana yang disaksikan, yang selanjutnya dijadikan instrumen dalam penjatuhan pidana.

Pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia, sebagai bagian dari penguasa otoriter, banyak yang tidak diselesaikan secara adil oleh sistem yang ada sehingga menjadi bom waktu atau duri yang menghalangi upaya perbaikan menuju tatanan yang lebih demokratis. Padahal, sudah tersedia banyak instrumen yang dapat dirujuk dan difungsikan sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah, baik pada tingkat internasional maupun secara nasional.

Kelembagaan yang ada, misalnya badan badan pengadilan, komisi-komisi nasional, badan-badan pemerintahan maupun organisasi-organisasi non pemerintah, merupakan mekanisme-mekanisme yang dapat diaktifkan untuk bekerja memajukan dan melindungi HAM. Upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu pengadilan dan rekonsiliasi (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi). Kedua mekanisme ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Dengan demikian, upaya pengintegrasian perlu dikaji secara mendalam dan utuh sehingga menghasilkan pola penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara baik.

Pendekatan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menghasilkan pengakuan atas pelanggaran HAM oleh pelaku, yang disusul dengan permohonan maaf, dipandang merupakan langkah yang paling akomodatif terhadap perasaan keadilan para korban dan diharapkan dapat memulihkan keseimbangan sosial dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Pengakuan tentang adanya pelanggaran HAM berat di masa lampau dipandang merupakan salah satu cara ksatria dan dapat mengatasi konflik berkepanjangan antara pelaku dan korban atau keluarga korban.

Selanjutnya, negara dapat memberikan amnesti kepada pelaku pelanggaran HAM berat. Meski demikian, suatu amnesti dapat memiliki pengaruh negatif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Pertama, dengan amnesti, korban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak memiliki hak lagi untuk melakukan penuntutan sehingga amnesti dipandang sebagai hak prerogatif dari negara dan peran korban telah diambil alih oleh negara. Dalam kasus pelanggaran HAM berat, konsep amnesti harus dikaji ulang sehingga tidak saja merupakan hak dan tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan hak para korban.

Tidak ada rumusan yang mudah untuk menghasilkan demokratisasi bagi negara -negara yang keluar dari praktik kenegaraan yang otoriter, terutama apabila menghadapi upaya penanggulangan kejahatan terhadap kemanusian atau pelanggaran HAM berat. Perbedaan ciri-ciri dasar proses transisi, tahapan-tahapan transisi, dan hakikat dari kejahatan masa lampau dalam sejarah akan menentukan ketepatan pendekatan yang diambil.

Meskipun demikian, ada beberapa cara agar dapat rrenyelesaikan kejahatan HAM berat di masa silam. Pertama, harus ada komitmen bermakna berupa kehendak dan sumber-sumber daya dari pihak pemerintah, di samping meningkatkan upaya investigasi dan pengusutan, serta penuntutan yang diperlukan bagi pelanggaran HAM berat. Kedua, harus ada partisipasi masyarakat untuk turut mengupayakan penyelesaian yang adil dengan memperhatikan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu perlu dilakukan dengan transparan sehingga sumber hidup dari benih-benih demokratisasi akan berkembang seiring dengan ditegakkannya hukum melalui mekanisme hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum dengan bersandar pada keadilan.

Daftar Pustaka

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 65.

Arif Gosita, Ibid, hlm 101.

Theo Van Boven, Ibid, hlm xiv.

Titon Slamet Kurnia, Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm7.

Misalnya Statuta Roma,UDHR, ICCPR, ICESCR.

TAP MPRXVII Tahun 1998, TAP MPR VTahun 2000. Undang-Undang Nomor39Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 26Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Subtansi dari Undang-Undang Nomor26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memuattentang keterkaitan antara Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

“Romli Atmasasmlta. 2001. ReformasiHukum, HakAsasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: MandarMaju. Him. 183.

Yulia, Rena 2012 , Keadilan Restoratif dan Korban Pelanggaran HAM ( Sebuah Telaah Awal ) diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 16:40 WIB melalui http://oaji.net/articles/2016/3905-1474362162.pdf

Raharjo , Trisno , Upaya Membangun Demokrasi Melalui Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia , diakses pada tanggal 27 Oktober pukul 18:35 WIB melalui https://media.neliti.com/media/publications/85100-ID-upaya-membangun-demokrasi-melalui-penyel.pdf

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Lintang Febiana Sugianto dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.