Beranda Pustaka Blog Ketika Nurani Kalahkan Tirani

Ketika Nurani Kalahkan Tirani

Blog / Korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama Mitra Payung : Yayasan Satunama

Tirani tidak hanya dipergunakan oleh negara pada rakyatnya, tapi juga oleh sekelompok orang yang merasa punya kewenangan atas kelompok lainnya. Inilah hal yang sering terjadi di wilayah yang memiliki keragaman budaya, agama, dan suku bangsa. Tirani antara dua kelompok yang berbeda seringkali menjadi alasan bagi suatu kelompok untuk mengisolasi dirinya atau kelompok lainnya.

Di Desa Salamrejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tinggal seorang perempuan bernama Sumarah. Ia adalah seorang penghayat kepercayaan berusia 45 tahun yang sehari-harinya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kadang berjualan di Sekolah Dasar (SD) dekat rumahnya. Sebelumnya, Sumarah lebih banyak menganggur di rumah. Pernah sekali ia berjualan di SD, tapi hasilnya kurang memuaskan. Sebagai penghayat kepercayaan, banyak orang di lingkungannya yang menganggapnya sebagai orang musyrik, tidak bertuhan, pemakai menyan, dan anggapan lainnya sehingga dagangannya tidak laku.

Namun, perubahan dimulai ketika seorang sesepuh PEBM di desanya mengajaknya untuk mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan di LKiS. Namanya Mbah Mangun. Ia melihat bahwa Sumarah memiliki potensi yang baik jika turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

LKiS merupakan organisasi independen yang bertempat di wilayah Bantul. Organisasi ini hadir untuk mewujudkan tatanan Islam transformatif yang berpihak pada keadilan dan kemajemukan, serta berbasis ke-Indonesia-an. LKiS merupakan salah satu mitra Program Peduli yang menginisiasi advokasi lintaspilar untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah, serta menginisiasi pertemuan antara Bappeda dan dinas-dinas terkait dalam mengidentifikasi program-program yang mendukung impelementasi Program Peduli.

Melalui Program Peduli, LKiS memfasilitasi berbagai pelatihan untuk melibatkan para penghayat kepercayaan dan anggota PEBM dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kulon Progo. Berbagai pelatihan yang diadakan KUB membuat para penghayat kepercayaan mampu meningkatkan perekonomian mereka lewat menyulam, membuat kriya, dan budidaya lidah buaya.

Berkat pelatihan tersebut, Sumarah dan para penghayat kepercayaan lainnya dapat duduk berdampingan dengan anggota PEBM lainnya dalam KUB. Bahkan, Sumarah ditunjuk sebagai Ketua Tim Produksi KUB untuk pengolahan lidah buaya dan berhasil mendatangkan respon positif dari masyarakat sekitar. Selain itu, pelatihan HAM yang diperolehnya dari PEBM juga membuat warga Desa Salamrejo menyadari bahwa inklusi sosial adalah hal penting yang harus dicapai agar pembangunan dapat menjangkau semua orang, termasuk para penghayat kepercayaan seperti Sumarah.

Perubahan yang sama terjadi di Desa Kalikudi, Kabupaten Cilacap. Di desa ini, terdapat tirani yang cukup tinggi antara kelompok masyarakat adat (kaum candi) yang hidup berdampingan dengan kaum santri (jamaah masjid) sehingga sering memicu terjadinya konflik sosial. Kaum santri memandang kaum candi sebagai masyarakat yang dekat dengan tradisi yang bersifat musyrik, sedangkan kaum candi menganggap bahwa ritual bakar kemenyan yang dilakukan mereka merupakan bagian dari resik kubur sebagai wujud bakti mereka pada leluhur. Ketidaksepahaman ini membuat kedua kaum tersebut enggan untuk berhubungan satu sama lain sehingga jika kaum candi mengadakan kenduri, maka kaum santri tidak akan menghadirinya. Begitu juga sebaliknya.

Namun, perubahan dirasakan para pelestari adat di wilayah tersebut ketika mereka berkenalan dengan Program Peduli melalui Lakpesdam PCNU Cilacap. Dalam kegiatan diskusi di kantor Lakpesdam PCNU Cilacap pada November 2014, para pelestari adat berkenalan dengan peserta lain yang berasal dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Kabupaten Cilacap, pengurus PCNU Cilacap dan badan otonomnya, serta perwakilan Pemda Cilacap. Dari kegiatan itulah mereka mulai mengenal istilah inklusi sosial.

Beberapa kegiatan yang difasilitasi Lakpesdam PCNU Cilacap antara lain pengembangan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan melakukan lobi. Berkat kegiatan tersebut, para pelestari adat di Cilacap kemudian membentuk organisasi adat yang dinamakan paguyuban Adat Tradisi Anak Putu (ATAP) dengan payung hukum Perdes Kalikudi pada Desember 2014. Pelatihan kader damai yang diselenggarakan Lakpesdam PCNU Cilacap juga membuat mereka mampu menentukan strategi penerimaan sosial yang tepat bagi anak putu di Kalikudi. Selain itu, Festival Budaya pada 2015 dan 2016 serta penyelenggaraan acara Memeteri Bumi pada 2017 mampu menyatukan kaum santri dan kaum candi untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Lebih dari itu, Program Peduli Lakpesdam PCNU Cilacap membawa dampak secara tidak langsung pada cara pandang masyarakat di sana. Para pelestari adat dan kawan-kawan ATAP menyadari bahwa mereka perlu mengakses bantuan pemerintah sehingga mereka mengajukan proposal kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kabupaten Cilacap untuk membangun kamar mandi bagi masyarakat adat di sana. Proposal tersebut disetujui oleh pemerintah dan berhasil mendatangkan bantuan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal pada September 2017 untuk 10 Kepala Keluarga (KK) dengan total nilai pembangunan sebesar Rp324 juta.

Para pelestari adat yang tergabung dalam paguyuban ATAP pun kemudian mengusulkan rumah Nyai Kunci (istri almarhum Kyai Kunci Pasemuan Lor) untuk diajukan dalam program Bedah Rumah yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Cilacap.

Cerita Sumarah dan Paguyuban ATAP di atas merupakan bukti bahwa kekuatan nurani dapat meruntuhkan tirani yang menyebabkan intoleransi. Dengan keterbukaan, seluruh masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki banyak perbedaan.