Beranda Pustaka Blog Keadilan Bagi Penghayat Kepercayaan

Keadilan bagi Penghayat Kepercayaan

Blog / Korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama Mitra Payung : Lakpesdam PB NU, Yayasan Satunama

Oleh: Nadya Rahmi S.

Apa yang terpikirkan ketika mendengar kepercayaan? Mayoritas dari kita pasti mendefinisikan kepercayaan sebagai pengimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konsep ketuhanan ini, yang dimaksud adalah mengimani ajaran agama yang diakui resmi dan sah di Indonesia. Ada enam agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Namun, sadarkah kita bahwa sebelum ajaran agama tersebut hadir di Nusantara, masyarakat telah mengenal konsep kepercayaan menurut mereka sendiri. Masyarakat yang tinggal menyatu dengan alam tentu mendewakan alamnya sebagai pelindung, begitu pula dengan masyarakat yang percaya akan campur tangan nenek moyang yang telah meninggal dalam nasib baik dan buruknya mereka.

Lalu, apa yang disebut sebagai sebuah kepercayaan? Apabila dalam sudut pandang ini masyarakat mengonsepkan kepercayaan kepada apa yang mereka yakini sebagai sesuatu kekuatan yang besar yang memengaruhi hidup mereka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa kepercayaan merupakan anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata dan juga memiliki pengertian sebagai sebutan bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari agama yang resmi di Indonesia. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan yang dimaksud adalah sesuatu yang dianggap benar, mempunyai sistem dan terlembaga, yang hal itu diyakini dan diimani oleh masyarakat.

Penganut kepercayaan ini selanjutnya dapat disebut sebagai penghayat kepercayaan, sesuai dengan istilah yang disematkan oleh pemerintah. Penghayat yang dalam KBBI berati menghayati sesuatu dan kepercayaan yang berati suatu keyakinan. Di Indonesia sendiri, jumlahnya belum dapat terhitung secara jelas. Dalam Sensus Penduduk 2010 (SP2010), berhasil mendata kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

No Kepercayaan Jumlah
1. Islam 207.176.162
2. Kristen 16.528.513
3. Katholik 6.907.873
4. Hindu 4.012.116
5. Budha 1.703.254
6. Kong Hu Chu 117.091
7. Lainnya 299.617
8. Tidak Menjawab 139.582
9. Tidak Ditanyakan 757.118

Sumber : Badan Pusat Statistik/Tirto.id

Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia dapat dikatakan relatif kecil. Tercatat, kelompok penghayat Kepercayaan itu hanya berjumlah 299.617 orang, atau sekitar 0,13 persen dari total penduduk.

Angka itu didapatkan dengan melihat indikator kategori “lainnya” sebagai jawaban di luar enam agama resmi. Meskipun, dalam SP2010 ini dimungkinkan bahwa para penghayat kepercayaan mendaftarkan dirinya dengan salah satu dari status agama yang resmi. Sayangnya, data berapa sebenarnya jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia tidak pernah valid. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) misalnya, melalui Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berada, memberi perkiraan sekitar 10-12 juta orang di seluruh Indonesia.

Di berbagai wilayah di Indonesia, persebaran penghayat kepercayaan ini tidak merata. Penghayat kepercayaan biasanya memiliki organisasi yang menaungi. Gerakannya tidak cukup kuat dan masif sehingga masih cenderung sebagai kepercayaan lokal di suatu daerah. Sangat jarang ditemui penghayat kepercayaan lokal di Sumatra ditemui di Pulau Jawa. Menurut Sensus Penduduk 2010, data organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia dapat ditampilkan sebagai berikut:

No Provinsi Jumlah Aktif Jumlah Tidak Aktif Total
1. Sumatra Utara 11 2 13
2. Riau 1 1
3. Lampung 5 5
4. Banten 1 1
5. DKI Jakarta 12 2 14
6. Jawa Barat 5 2 7
7. Jawa Tengah 48 5 53
8. DI Yogyakarta 19 6 25
9. Jawa Timur 43 7 50
10. Bali 8 8
11. Nusa Tenggara Barat 4 1 5
12. Nusa Tenggara Timur 3 1 4
13. Sulawesi Utara 3 1 4
Total 160 27 187

Sumber : Kemendikbud/Tirto.id

Tabel di atas menunjukkan banyaknya organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia, mayoritas banyak tumbuh di Pulau Jawa. Jawa Tengah dengan 53 organisasi, Jawa Timur 50, DI Yogyakarta 25, dan DKI Jakarta 14 organisasi. Jumlah tersebut menyumbang hampir setengah dari jumlah total organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa organisasi penghayat kepercayaan banyak yang timbul dan tenggelam. Maksudnya, organisasi tidak sepenuhnya aktif, banyak organisasi yang tidak aktif dikarenakan berbagai alasan. Dengan demikian, organisasi ini dapat dikatakan sebagai organisasi yang dinamis, dapat timbul dan tenggelam sewaktu-waktu. Sifat dinamis kelompok penghayat kepercayaan itu memang kentara, bahkan sangat wajar dan dicatat juga oleh sejarawan Dennys Lombard. Dalam Nusa Jawa: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris (1996:139), disebutkan soal “perkumpulan-perkumpulan kebatinan sering tidak bertahan lama dari masa hidup pendirinya.”

Organisasi tersebut merupakan cerminan dari beberapa aliran penghayat kepercayaan di Indonesia. Tidak memungkiri, masih banyak lagi kepercayaan lokal yang dianut masyarakat Indonesia, namun belum memiliki organisasi atau badan/lembaga yang menaungi, hanya melekat pada adat istiadat masyarakat setempat.

Walaupun Indonesia mengakui adanya perbedaan, suatu keragaman yang ditunjukkan lewat semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, namun perbedaan kepercayaan masih menjadi ganjalan. Apalagi, menyangkut kepercayaan lokal di Indonesia yang sering diasumsikan sebagai perilaku menyimpang, mistis, atau klenik. Mayoritas masyarakat memiliki pola pikir bahwa kepercayaan dan keimanan yang benar adalah menurut ajaran agama yang diakui di Indonesia (keenam agama). Di luar itu, dianggap sebagai ajaran yang sesat dan harus diperangi.

Dengan pandangan masyarakat yang seperti itu, timbul tindakan, aksi maupun kecaman dari masyarakat yang berujung pada diskriminasi kepada penghayat kepercayaan. Dikutip dari Kompas.com, diceritakan bahwa perlakuan diskriminasi datang dari institusi pendidikan, yang mana seharusnya pendidikan mengenalkan nilai-nilai keragaman dan kesetaraan kepada para siswanya. Tepatnya di Sumatra Utara, ditemukan kasus mengenai diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan di kalangan pelajar.

Sebut saja Maradu, saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada 2001, Maradu sering mendapat perlakuan tidak adil karena mengakui identitasnya sebagai penganut Parmalim. Ia diwajibkan mengikuti pelajaran agama Kristen dan mengisi buku kebaktian untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel dari pengurus gereja sebagai salah satu syarat mendapatkan nilai.

“Ketika saya bilang saya ini Ugamo Malim, ditamparkannya buku itu ke muka saya. ‘Tidak ada itu Ugamo Malim’, kata dia,” terang Maradu.

Maradu mengaku tidak keberatan jika harus mengikuti pelajaran agama yang tak diyakininya. Namun, ia merasa tak berhak mendapat perlakuan diskriminatif sebagai Parmalim. Hukuman terpaksa ia terima karena tidak mengisi buku kebaktian dari sekolahnya. Sulit bagi Maradu untuk memenuhi kewajiban datang ke gereja setiap hari Minggu dan meminta stempel serta tanda tangan. Sementara aturan dari Ugamo Malim mewajibkan Maradu untuk membantu pekerjaan orang tuanya sebagai petani seharian penuh.

Perlakuan diskriminatif lainnya juga dialami oleh penghayat kepercayaan dari  komunitas masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan di Cigugur, Jawa Barat, yaitu Dewi Kanti Setianingsih. Pada saat Dewi akan melangsungkan pernikahan pada 2002, permohonan untuk mencatatkan pernikahannya di catatan sipil tidak diterima, dengan alasan pernikahan yang dapat dicatat di negara adalah pernikahan dengan menggunakan hukum-hukum agama yang sah di Indonesia, sedangkan kepercayaan Sunda Wiwitan belum diakui oleh negara. Akibatnya, pernikahan Dewi hanya dapat dicatatkan dalam lembaga adat atau komunitas Karuhun Sunda Wiwitan.

Persoalannya bermula dari kebijakan pengosongan kolom agama di KTP bagi warga penghayat kepercayaan. Hal itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Meski administrasi kependudukan warga penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, namun faktanya ketentuan tersebut justru melahirkan diskriminasi.

Beberapa contoh diskriminasi yang menimpa penghayat kepercayaan yang dirangkum oleh Kompas.com antara lain:

  1. Sulit mendapat KK dan e-KTP
  2. Sulit mendapat pekerjaan karena kolom agama di KK dan e-KTP dikosongkan
  3. Sulit mengakses hak atas jaminan sosial
  4. Sulit mendapat akta nikah dan akta kelahiran
  5. Keluarga warga penghayat Sapto Darmo di Kabupaten Brebes ditolak dimakamkan di pemakaman umum karena alasan kolom agama kosong
  6. Sering kali aparatur pemerintah daerah menyarankan penghayat kepercayaan memilih satu agama di luar kepercayaannya
  7. Banyak warga penghayat Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba, yang tidak memiliki KK. Demi mendapat KK dan e-KTP, mereka terpaksa berbohong dengan menuliskan agama tertentu.

Dari berbagai contoh kasus di atas, yang paling kerap terjadi adalah masalah tertib administrasi. Pendataan dari KK, e-KTP, hingga kepengurusan akta banyak terkendala karena penghayat kepercayaan dianggap tidak memiliki agama yang dianut dan belum diakuinya kepercayaan tersebut oleh negara. Tidak adanya catatan kependudukan yang resmi membuat sebagian hak-hak sipil warga negara penghayat kepercayaan menjadi hilang.

Contohnya saja, pada penulisan akta kelahiran anak dengan orang tua penghayat kepercayaan, tidak disertakan nama ayahnya, yang berarti anak tersebut terhitung menjadi anak yang lahir di luar perkawinan, hukum hanya mengakui hubungan anak dan ibunya. Hal tersebut dapat terjadi karena perkawinan orang tuanya tidak dapat dicatatkan secara hukum ke catatan sipil karena orang tuanya menikah secara adat kepercayaan mereka, sedangkan yang dapat dicatatkan di catatan sipil adalah menikah sesuai hukum agama kepercayaan yang berlaku di Indonesia.

Tidak dicatatkannya perkawinan secara resmi di catatan sipil juga menimbulkan tekanan bagi pasangan, terlebih pihak perempuan karena apabila terjadi permasalahan rumah tangga, tidak dapat diputuskan secara hukum walaupun hal tersebut melanggar hukum. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, namun pasal yang menjerat pelaku bukanlah pasal KDRT, melainkan pasal penganiayaan karena dianggap tidak memiliki tali perkawinan. Begitu pula dengan pasal perzinahan. Pasangan yang menikah secara adat dapat dijerat pasal perzinahan walaupun sudah resmi menikah secara adat karena tidak dapat menunjukkan bukti sah dari negara jika mereka sudah menikah (surat nikah).

Belum lagi stigma dari masyarakat yang memandang penghayat kepercayaan sebagai seorang yang atheis dan tidak beragama karena kosongnya kolom agama pada KK dan e-KTP. Kesulitan dalam hal belajar mengajar di sekolah karena pelajaran di sekolah menuntut untuk memilih mempelajari ajaran agama lain agar dapat lulus seperti yang dialami Maradu, hingga kesulitan mendapat pekerjaan yang layak.

Berbagai peristiwa di atas menggambarkan begitu beratnya menjadi seorang penghayat kepercayaan di negara yang katanya menjunjung tinggi perbedaan. Mau tidak mau, penghayat kepercayaan lebih menutup diri dan lebih banyak beraktivitas secara tertutup dengan komunitasnya. Menjadi apatis karena hak sipilnya sebagai warga negara tidak diakui.

Pengahayat kepercayaan ini sejatinya telah lama disadari oleh pemerintah. Namun, langkah yang menegaskan dukungan serta perlindungan pemerintah bagi penghayat kepercayaan sangatlah kurang. Dikutip dari Tirto.id, pidato Presiden Soeharto yang berbunyi:

“[…] Dalam kesempatan ini saya ingin menambah penjelasan tentang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam kenyataannya memang merupakan bagian dari kebudayaan nasional kita. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah agama dan juga bukan agama baru karena itu tidak perlu dibandingkan, apalagi dipertentangkan dengan agama. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah kenyataan budaya yang hidup dan dihayati oleh sebagian bangsa kita […]”

Kutipan pidato kenegaraan Presiden Soeharto di depan Sidang DPR-MPR 16 Agustus 1978, saat memohon kepada majelis sidang, terkait usulan untuk mengadakan pembinaan penghayatan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan diletakkan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Soeharto kala itu menilai bahwa pembinaan penting dilakukan dengan alasan ada aliran Kepercayaan yang dianggap perkembangannya tidak selaras dengan landasan falsafah negara.

Pidato yang diungkapkan oleh Presiden Soeharto pada saat itu menunjukkan kesadaran pemerintah akan keberagaman kepercayaan yang ada di Indonesia. Dukungan yang mengalir, tidak lantas mempermudah kehidupan para pengahayat kepercayaan di Indonesia sampai saat ini. Hingga akhirnya pada 7 November 2017, empat warga negara Indonesia bernama Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnold Purba, dan Carlim berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pasal 64 ayat (1), (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang dianggap merugikan mereka. Undang-Undang tersebut utamanya berisikan pengosongan status pada kolom agama di KK dan e-KTP yang sedianya akan digantikan menjadi penghayat kepercayaan. Namun, hal tersebut tentunya harus dibarengi dengan revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyaratkan pengisian kolom agama.

Kabar baik juga datang dari dunia pendidikan. Dikutip dari laman berita liputan6.com, mulai tahun 2018 ini, siswa penghayat kepercayaan pun dapat berdiri sejajar dengan siswa agama lain. Mereka bisa mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) mata pelajaran pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa.

Yang pertama dan satu-satunya siswa penghayat kepercayaan yang mengikuti USBN pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Adelia Permatasari, siswa SMA Negeri 1 Cilacap. Secara resmi, pendidikan untuk kaum penghayat baru dilegalkan pada 2016 dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring pengakuan layanan pendidikan untuk para penghayat kepercayaan, sinyal positif semakin tampak dari Dinas Pendidikan Cilacap dan sekolah-sekolah yang terdapat siswa penghayat kepercayaan. Jumlah sekolah yang memasukkan pendidikan kepercayaan pun bertambah. Kini, 14 sekolah mulai SD, SLTP, dan SLTA telah membuka layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di Cilacap semakin inklusif. Bahkan, saking bersemangatnya, ada sekolah yang bersedia menampung siswa penghayat sekolah lain jika sekolah tersebut tak melayani pendidikan untuk siswa penghayat.

Sikap yang ditunjukkan pemerintah dalam merespon keluhan penghayat kepercayaan untuk mendapatkan kesetaraan dengan warga negara lain patut diapresiasi. Sebagai bangsa yang besar, yang mengakui keberagaman sebagai sebuah pemersatu, sudah seharusnya langkah tersebut diambil oleh pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat membuka jalan lebih jauh untuk “kemerdekaan” para penghayat kepercayaan.

Penghayat kepercayaan menjadikan diri mereka eksklusif bukan tanpa sebab. Mereka takut akan adanya ancaman diskriminasi apabila mereka terjun ke masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, diharapkan dengan adanya peran pemerintah lewat putusan Mahkamah Konstitusi, penghayat kepercayaan bisa merasakan kebebasan di negara sendiri dan mendapatkan pemenuhan hak mereka sebagai warga negara. Sikap pemerintah yang mendorong inklusivitas menumbuhkan keyakinan penghayat kepercayaan bahwa mereka setara dan semartabat dengan warga negara Indonesia lainnya.

Langkah yang diambil pemerintah ini diharapkan dapat membuka lebar jalan kepada penghayat kepercayaan untuk dapat secara bebas dan terbuka terjun ke masyarakat tanpa adanya rasa takut akan diskriminasi. Mereka sekarang dapat menentukan sikap atas hidupnya sendiri tanpa perlu mendapat paksaan dan ketidaksesuaian. Menjadikan setara dan semartabat dalam lingkungan masyarakat dibutuhkan waktu. Kita sebagai masyarakat secara luas tentunya dapat mendukung hal tersebut karena hak-hak warga negara sama untuk tiap Warga Negara Indonesia.

Mungkin, masih terdapat kekurangan dalam pemerintah memberikan jaminan kebebasan. Namun, untuk terciptanya keselarasan hidup yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sudah sepantasnya kita sebagai warga negara secara luas bisa turut mendukung, melindungi, dan terutama merangkul saudara kita penghayat kepercayaan. Mengimani apa yang dipercayai benar adanya adalah hak bagi semua warga negara.

Referensi

Kristian Erdianto, M. N., 2017. Kompas.com. [Online] Available at: https://nasional.kompas.com/read/2017/12/06/06050061/hapus-diskriminasi-penghayat-kepercayaan?page=all
[Accessed 25 Oktober 2018].

Kurniawan, F., 2017. Tirto.id. [Online] Available at: https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y
[Accessed 25 Oktober 2018].

Ridlo, M., 2018. Liputan6.com. [Online] Available at: https://www.liputan6.com/regional/read/3417109/adelia-permatasari-siswa-penghayat-kepercayaan-cilacap-pertama-ikuti-usbn
[Accessed 26 Oktober 2018].

Disclaimer

Esai ini ditulis oleh Nadya Rahmi S. dalam rangka kompetisi menulis esai yang diselenggarakan Program Peduli. Pandangan dari penulis tidak mencerminkan pandangan dari Program Peduli.