Beranda Pustaka Blog Hak Politik Tak Perlu Jadi Polemik

Hak Politik Tak Perlu Jadi Polemik

Blog / Orang dengan disabilitas Mitra Payung : YAKKUM

Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan berlangsung pada April 2019 ini belakangan menimbulkan kegelisahan terutama bagi penyandang disabilitas mental.  Kegelisahan ini muncul ketika hak pilih Orang dengan Disabilitas Psikososial (ODDP) dan orang dengan disabilitas grahita yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi perdebatan berbagai pihak. Penolakan terhadap hak pilih ODDP disangkutpautkan dengan upaya pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, bahkan dianggap sebagai upaya untuk mencurangi proses pemilihan demokratis yang dilakukan setiap lima tahun sekali ini.  

Perdebatan mengenai hak pilih bagi ODPP ini memperlihatkan bagaimana stigma dan diskriminasi masih kerap dialami oleh Penyandang Disabilitas, terutama Disabilitas mental dengan berbagai pernyataan seperti “orang gila ikut memilih”. Belum banyak yang mengetahui bahwa hak Penyandang Disabilitas untuk memilih, sama seperti warga negara Indonesia lainnya telah diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016. Setahun sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 135/ PUU-XIII/2015 untuk memperkuat rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai partisipasi penyandang disabilitas mental dalam Pemilu. Dalam putusan tersebut, disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya dan diikutkan dalam pemungutan suara di Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 selama tidak mengalami gangguan jiwa dan ingatan permanen.

Kondisi ODPP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan disabilitas lainnya, bahkan dengan orang yang bukan disabilitas. Gangguan jiwa yang dialami ODPP tidak bersifat permanen yang dapat menyebabkan hilangnya ingatan maupun gangguan perilaku. Kementerian Kesehatan dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan sebanyak 7 dari 100 penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa psikosis. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia, kira-kira ada 1,6 juta jiwa yang merupakan penyandang disabilitas gangguan jiwa psikosis. Dua puluh persen atau sekitar 320 ribu di antaranya adalah penduduk berusia produktif atau usia pemilih. Jika data dari KPU menyebutkan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2019 adalah 192 juta, ada risiko jumlah suara yang hilang sebesar 0,2 persen–jumlah yang tidaklah sedikit jika hak pilih ODDP dihilangkan.

Ada cukup banyak potret ODDP yang menunjukkan kualitas hidup yang baik.  Mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar, menggeluti berbagai profesi, mengenyam pendidikan tinggi dan mencatat prestasi. Yeni Rosa Damayanti, misalnya, seorang ODDP bipolar yang telah memimpin Yayasan Perhimpunan Jiwa Sehat untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas mental.  

Seperti dimuat di Tirto.id, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu daerah dengan tingkat prevalensi gangguan jiwa berat tertinggi di Indonesia. Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) yang berbasis di Yogyakarta menyelenggarakan diskusi bersama KPU DIY dan menghadirkan dua ODDP untuk menyampaikan testimoni. Salah satu ODDP, Erni menyatakan sudah tiga kali mengikuti Pemilu dan tidak pernah mengalami kendala berarti karena ia sadar akan pilihannya tanpa paksaan atau arahan dari pihak lain. ODPP lainnya, Madonna, juga memperkuat testimoni dengan pengalamannya mengikuti Pemilu. Tidak ada yang aneh pada saat hari pemilihan berlangsung. Tidak ada yang menolak apalagi mencegahnya menggunakan hak pilih. Dari pengalaman tersebut, tampak bahwa kekhawatiran beberapa pihak dan sebagian masyarakat tidaklah berdasar. Justru menjadi penting bagi ODDP untuk menggunakan hak suara mereka. Mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan bangsa melalui kepala daerah, legislatif dan presiden yang dipilih. Pendataan yang telah dilakukan oleh KPU sebenarnya adalah sebuah upaya melawan diskriminasi dalam pengkategorian ragam Disabilitas. Selama ini Disabilitas identik dengan yang terlihat saja seperti Disabilitas fisik (daksa). Masih banyak yang tidak memahami bahwa ODDP juga termasuk difabel.

Selain pengalaman ODDP dalam menggunakan hak pilihnya, ODDP juga telah terbukti dapat berinteraksi dengan masyarakat. Kelurahan Baciro dan Bausasran di DIY menjadi contoh lokasi di mana ODPP dapat berinteraksi dan diterima di dalam masyarakat. Di kelurahan tersebut terdapat kelompok swabantu Laras Jiwo (Jiwa yang Harmoni) dan Tresno Jiwo (Jiwa yang Disukai) yang beranggotakan ODDP beserta keluarga, kader tenaga kesehatan, dan kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).  Kelompok ini dibentuk untuk meningkatkan peran ODDP di masyarakat, mendorong penerimaan masyarakat terhadap ODDP, serta memenuhi hak-hak ODDP di dalam pembangunan. Tidak hanya itu, kelompok ini juga menjadi unit usaha pijat akupresur yang telah melayani klien-klien di sekitar tempat tinggal mereka, jamu herbal, serta pembuatan batik shibori. Ada pula ODDP yang sudah mandiri membuka usaha daring. Kelompok ini tidak hanya memberi manfaat bagi ODDP, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya melalui berbagai kegiatan bakti sosial. Saat ini, Pemerintah Kota terus mendorong kapasitas dua kelurahan tersebut untuk menjadi model percontohan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa.  

Warni (50 tahun), salah satu anggota kelompok swabantu di Kelurahan Baciro,  telah mengikuti Pemilu sejak 2004. Tahun inipun, ia sudah terdaftar di dalam DPT untuk Pemilu 2019.  Warni menjaga kondisinya dengan kontrol rutin ke Puskesmas agar tidak kambuh (relapse).  Di tempat tinggalnya, tidak ada yang melarang atau menolaknya ikut Pemilu. Masyarakat tidak meributkan Warni dengan menganggapnya sebagai “orang gila”, bahkan sebaliknya selalu melibatkan Warni dalam kegiatan sosial.

Sesungguhnya keterbukaan dan penerimaan seperti ini yang dirindukan oleh difabel mental.  Tanpa perlu analisa dan keributan para politisi yang riuh di koran dan televisi, difabel mental dapat hidup harmonis di wilayah tempat tinggalnya dan menggunakan hak pilihnya. Jika capres dan cawapres yang akan dipilih adalah pemimpin yang akan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama kelompok-kelompok yang kerap terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, maka sudah sepatutnya hak pilih penyandang disabilitas dijamin dan dilindungi pemenuhannya.

Ranie Ayu Hapsari adalah Project Manager Program Peduli Pilar Disabilitas. Dia dapat dihubungi melalui azhima_rn@yahoo.co.id. Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di tulisan ini adalah milik penulis.