Beranda Pustaka Blog Desa Dan Pembangunan Masyarakat Adat Inklusif

Desa dan Pembangunan Masyarakat Adat Inklusif

Blog / Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam Mitra Payung : Semua Mitra

Nurul Firmansyah
Praktisi Hukum dan Program Officer Pilar Masyarakat Adat, Program Peduli
[Penyanggahan: pandangan penulis tidak mewakili pandangan organisasi maupun DFAT]

 

Masyarakat adat telah lama mengalami diskriminasi, setidaknya sejak pemberlakukan politik rasial di masa kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial memilah populasi penduduk menjadi golongan-golongan berdasarkan afiliasi rasial, yang terdiri atas golongan Eropa, Timur Asing (foreign orientals), dan Pribumi. Penggolongan penduduk ini adalah bentuk segregasi sosial yang membentuk stratifikasi sosial berdasarkan ras.

Pasca kemerdekaan, Indonesia tidak serta-merta mengubah formasi kekuasaan kolonial secara menyeluruh. Airlangga Pribadi (2003) menyebutkan bahwa kebangkitan sentimen-sentimen tribalistik pasca kemerdekaan juga bersifat destruktif dan tak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah Indonesia yang bersifat ambivalen.

Di satu sisi, perjalanan kebangsaan mencoba menghilangkan dan ingin memutus sejarah dari pengalaman traumatis era kolonial sambil membangun ikrar kolektif bagi terwujudnya kesetaraan, keadilan sosial, dan demokrasi. Namun di sisi lain, cita-cita normatif tersebut tidak terwujud. Alih-alih merealisasikan imajinasi bersama sebagai suatu bangsa yang berkeberadaban, realitas perjalanan kenegaraan justru menjadi replika kekuasaan era kolonial.

Dalam konteks tersebut, persoalan masyarakat adat adalah deskripsi keberlanjutan politik kolonial pada negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Setidaknya terlihat pada (1) masyarakat adat, terutama yang minoritas, adalah kelompok subkultur yang mengalami pengisolasian budaya dan sosial dari kelompok budaya dominan; dan (2) persyaratan ketat pengakuan hak-hak masyarakat adat mengakibatkan masyarakat adat, terutama yang minoritas, mengalami pengabaian perlindungan hukum.

Diskriminasi Masyarakat Adat

Pengabaian dan diskriminasi adalah jantung eksklusi sosial terhadap masyarakat adat. Eksklusi sosial mengakibatkan minimnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan sehingga berpotensi mengurangi kualitas hidup kelompok-kelompok tersebut.

Terdapat dua situasi yang mengakibatkan eksklusi sosial masyarakat adat. Pertama, lemahnya pengakuan terhadap hak dan identitas sosial budaya masyarakat adat yang mengakibatkan pengabaian perlindungan hukum masyarakat adat. Kedua, lemahnya pengakuan dan pengabaian perlindungan hukum yang mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat adat atas sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya ekonomi dan politik.

Keterbatasan akses atas hak sumber daya alam dan ekonomi mengakibatkan perampasan sumber daya oleh kelompok-kelompok yang lebih kuat, bisa kelompok dominan maupun kelompok bisnis. Sementara itu, keterbatasan sumber daya politik terkait dengan minimnya partisipasi politik masyarakat adat pada institusi negara yang mengakibatkan isolasi kelompok-kelompok tersebut dari keputusan-keputusan politik terkait pembangunan.

Secara umum, dampak eksklusi sosial masyarakat adat adalah pemiskinan yang bersifat struktural. Penyebab utamanya adalah kerangka hukum Indonesia belum sepenuhnya memutus siklus pemiskinan masyarakat adat tersebut.

Dalam konteks masyarakat adat,  diperlihatkan bahwa skema hukum pengakuan hak masyarakat adat masih bersyarat. Pengakuan bersyarat hak masyarakat adat tersebut kemudian dipersulit lagi dengan prosedur pengakuannya, yaitu  diserahkan pada proses politik di daerah dan bersifat sektoral. Dengan kapasitas ekonomi, sosial, dan politik masyarakat adat yang masih lemah, maka pengakuan dan perlindungan hak terasa masih sulit diakses.

Peluang UU Desa

Desa merupakan institusi sosial sekaligus institusi negara yang paling dekat dengan masyarakat adat. UU Desa secara gamblang menyebutkan perpaduan institusi sosial dan negara yang bersifat otonom (local self-governance).

Sebagai institusi formal terdepan, desa mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan, layanan-layanan dasar, sekaligus menciptakan kondisi demokrasi lokal, partisipasi kelompok-kelompok sosial dan inklusi sosial, terutama dalam hal penerimaan sosial dan pengakuan identitas adat di tingkat tapak. Artinya, UU Desa adalah salah satu peluang kebijakan untuk memecahkan masalah eksklusi sosial masyarakat adat dengan mengintegrasikan institusi sosial dengan institusi negara.

Dalam menggunakan institusi desa sebagai strategi untuk mendorong inklusi sosial masyarakat adat, diperlukan terlebih dulu pemahaman mengenai tipe relasi antara masyarakat adat dengan institusi desa. Relasi institusi desa dengan masyarakat adat setidaknya memiliki dua tipe, yaitu tipe desa homogen dan heterogen.

Tipe desa homogen memiliki kecenderungan masyarakat yang relatif seragam dan memungkinkan masyarakat adat untuk mempunyai kualitas partisipasi secara maksimal dalam mengintegrasikan hak-hak adat di desa sebagai institusi negara. Misalnya, masyarakat Nagari di Sumatera Barat.

Sementara itu, tipe desa heterogen memiliki kecenderungan posisi masyarakat adat yang minoritas dan inferior dari kelompok masyarakat lainnya. Misalnya, komunitas Suku Anak Dalam di Jambi.

Kedua tipe desa di atas terkait dengan strategi membangun inklusi sosial masyarakat adat pada kerangka desa. Pada tipe pertama, masyarakat adat berpotensi secara efektif menguatkan kelembagaan desa dan melahirkan kebijakan-kebijakan desa yang menjamin hak-hak adat di desa.

Sementara itu, pada tipe kedua, diperlukan adanya dorongan dialog yang demokratis antarkomunitas untuk membangun pemahaman bersama tentang hambatan-hambatan sosial yang akan dipecahkan dengan memastikan kualitas partisipasi kelompok masyarakat adat minoritas dalam proses pengambilan kebijakan.

Strategi di atas selaras dengan mandat UU Desa, yaitu menjamin lahirnya inklusi sosial di tingkat desa, baik dalam hal Penataan Desa, Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan Pembuatan Peraturan Desa. Pada aspek-aspek tersebut, UU Desa mewajibkan penyelenggara pemerintahan desa untuk bekerja dengan prinsip-prinsip demokratis, keadilan gender dan tidak diskriminatif, serta menyertakan kelompok marginal (kelompok minoritas) dalam pengambilan keputusan (musyawarah) dan pengawasan (Zakaria dan Simarmata, 2015).

Secara normatif, UU Desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk kelembagaan desa yang sesuai dengan aspirasi lokal (adat) dalam memperkuat hak dan menjamin proses demokratis, partisipatif, termasuk aspirasi pelaksanaan prinsip-prinsip adat dan inklusi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.   

Jika dihubungkan dalam konteks tipe desa di atas, maka pada tipe desa homogen, UU Desa memberikan peluang kepada pengakuan masyarakat adat dalam bentuk desa adat. Desa adat yang dibayangkan oleh UU Desa adalah yang selaras dengan prinsip partisipasi dan demokrasi berdasarkan adat. Dalam konteks ini, adat diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan perumusan kebijakan-kebijakan di tingkat desa.

Sementara itu, dalam kondisi masyarakat adat minoritas berada pada tipe desa heterogen, pelaksanaan prinsip-prinsip demokratis dan partisipasi perlu digalakkan. Dialog melalui mekanisme formal musyawarah desa, yang secara normatif diwajibkan untuk melibatkan kelompok-kelompok marginal atau minoritas, mesti diterapkan.

Proses-proses formal di tingkat desa ini kemudian beriringan dengan proses informal, seperti melibatkan masyarakat adat minoritas dalam perhelatan kebudayaan dan kegiatan-kegiatan informal lainnya di desa sehingga mendukung proses penerimaan sosial. Pelibatan tersebut kemudian didukung oleh keputusan-keputusan formal desa dalam bentuk kebijakan maupun Peraturan Desa.

Akhir kata, eksklusi sosial masyarakat adat adalah masalah struktural sehingga pemecahaan masalahnya mesti juga dilakukan dengan cara-cara struktural. UU Desa memberikan jalan terhadap perubahan struktural tersebut dengan membuka pintu partisipasi dan hak masyarakat adat dalam struktur negara melalui proses-proses yang demokratis.

Jaminan atas partisipasi dan hak masyarakat adat adalah prakondisi untuk memutus mata rantai diskriminasi yang melahirkan eksklusi sosial masyarakat adat. Implementasi UU Desa tersebut tentunya mesti diringi dengan dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan proses sosial dan politik masyarakat adat dalam institusi desa berjalan efektif membangun masyarakat adat yang inklusif sesuai mandat UU Desa.