Beranda Pustaka Berita Suku Anak Dalam dan KTP: Melintasi Tradisi, Menatap Masa Depan

Suku Anak Dalam dan KTP: Melintasi Tradisi, Menatap Masa Depan

Berita / Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam Mitra Payung : Kemitraan

Hingga Juli 2019, ada sekitar 4.700 masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jambi Arief Munandar menyatakan bahwa hal tersebut merupakan masalah yang masih harus dihadapi oleh pemerintah saat ini. Apalagi, terdapat dua tipe masyarakat SAD yang belum melakukan perekaman e-KTP, yaitu masyarakat yang sudah membaur dengan warga lainnya dan masyarakat yang masih melakukan tradisi melangun (berpindah-pindah).

Kebanyakan dari mereka tinggal di kebun-kebun sawit, hutan, dan wilayah lain dengan hunian berupa bangunan kayu atau bambu dan beratap terpal. 

Tahun ini, Kementerian Sosial memberikan bantuan 60 rumah untuk warga SAD yang akan dibagikan ke dua lokasi, yaitu 37 rumah di Kabupaten Sarolangun dan 23 rumah di Kabupaten Merangin. Sayangnya, meski sudah dibuatkan rumah, tradisi melangun masih tetap dijalankan oleh sebagian warga SAD sehingga pemerintah kesulitan dalam melakukan pendataan.

Kepala Disdukcapil Batanghari Ade Febriandi menjelaskan bahwa menurut ketentuan, Komunitas Anak Terpencil (KAT), termasuk warga SAD, bisa mendapatkan e-KTP jika sudah menetap di suatu daerah selama enam bulan.

Untuk itu, pihaknya melakukan dua tahapan pencatatan data agar dapat memberikan pelayanan kependudukan kepada seluruh warga SAD. Tahap pertama, dinas mencatat data kelompok SAD yang menetap di suatu daerah selama tiga bulan dan memberikan Kartu Tanda Komunitas (KTK) pada mereka. 

Tiga bulan kemudian, dinas mencatat warga SAD yang masih menetap di daerah yang sama dan melakukan perekaman data kependudukan untuk memberi mereka e-KTP setelah mereka menyerahkan surat domisili dan surat pengantar dari desa setempat.

Sementara itu, ada juga warga SAD yang sudah tinggal menetap dan berusaha menyesuaikan diri dengan aturan-aturan pembuatan dokumen kependudukan, tetapi gagal mendapatkan e-KTP karena foto mereka tidak bisa digunakan sehingga harus melakukan perekaman data ulang di kantor kecamatan dan Disdukcapil setempat.

Sayangnya, sebagian dari mereka tidak bisa melakukan perekaman data ulang karena jarak tempat tinggal dengan kantor kecamatan dan Disdukcapil yang cukup jauh, sementara mereka tidak punya kendaraan untuk menuju ke sana.

Misalnya, warga SAD Batin Sembilan yang tinggal di kawasan Batang Sungai Jebak, Bahar, Bulian, Selisak, Sekamis, Jangga, Burung Antu, Pemusiran, dan Singoan. Rata-rata, mereka harus menghabiskan waktu sekitar tiga jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk bisa sampai ke Ibu Kota Kabupaten Batanghari dan melewati jalanan yang sebagian besar sudah rusak dan berlubang.

Permasalahan lain yang juga harus dihadapi oleh pemerintah terkait pembuatan e-KTP adalah masih ada warga SAD yang berpegang teguh pada ketentuan adat mengenai larangan penyebutan nama orang tua dalam pengisian data Kartu Keluarga (KK) dan larangan bagi kaum perempuan untuk difoto sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh e-KTP.

Akibatnya, sampai sekarang masih banyak warga SAD yang belum memiliki e-KTP. Padahal, selain sebagai kartu identitas, e-KTP juga dapat digunakan sebagai persyaratan pemilu, pelayanan kesehatan melalui BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), program pemberian beras sejahtera (rastra), dan program pemerintah lainnya.

Terkait manfaat e-KTP, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa e-KTP tidak dapat digunakan sebagai kartu multifungsi untuk bidang lain karena pengadaan kartu-kartu program (KIS, KIP, dll.) dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan program yang dimaksud.

Semangat Pemerintah dalam Memberikan Layanan Adminduk bagi Warga SAD

Meski banyak kendala yang harus dihadapi, para petugas pendataan dan perekaman e-KTP di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tetap melakukan upaya gotong royong dalam memberikan layanan data kependudukan kepada warga SAD. 

Kegiatan ini telah dimulai sejak 3 April 2019 lalu dengan melibatkan seluruh kantor Dukcapil di Provinsi Jambi dan menargetkan sebanyak 17 ribu warga Kabupaten Sarolangun, termasuk 4 ribu warga SAD yang tinggal melangun di kawasan hutan Sarolangun dan sekitarnya.

Sekertaris Daerah Provinsi Jambi H.M. Dianto menjelaskan bahwa pendataan dipusatkan pada Kabupaten Sarolangun karena tingkat pendataan di wilayah ini terbilang rendah jika dibandingkan dengan 10 kabupaten/kota lainnya.

Lebih lanjut lagi, Sesditjen Dukcapil Kemendagri I Gede Suratha menyatakan bahwa upaya gotong royong yang dilakukan oleh Dukcapil Provinsi Jambi ini merupakan langkah maju dari pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat Jambi. Dengan sistem digitalisasi, tugas perekaman data dan pembagian e-KTP ini diharapkan dapat terlaksana lebih baik sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat yang ada di berbagai pelosok Indonesia.

Kini, sebanyak 8 ribu dari 12 ribu warga SAD di Jambi sudah dapat menikmati pelayanan administrasi kependudukan (e-KTP).

Sumber:
news.okezone.com
imcnews.id
jambi.tribunnews.com
nasional.kontan.co.id
mediaindonesia.com