Beranda Pustaka Berita Perluas Replikasi Praktik Baik Inklusi, Kemendes Tetapkan Strategi Desa Inklusi

Perluas Replikasi Praktik Baik Inklusi, Kemendes Tetapkan Strategi Desa Inklusi

Berita / Orang dengan disabilitas Mitra Payung : YAKKUM

Dalam upaya mewujudkan inklusi sosial di masyarakat Indonesia, mitra Program Peduli, Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) menyelenggarakan seminar lokakarya bertajuk Tiga Tahun Perjalanan Program Peduli: Memperluas Replikasi Praktek Baik Pembangunan Desa Inklusif Disabilitas di Harris Hotel & Conventions Surakarta pada 10 September 2019 lalu.

Pertemuan yang disambut oleh Bito Wikantosa, Direktur Pelayanan Sosial Dasar Direktorat Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) ini dihadiri oleh segenap perangkat desa dari berbagai daerah di Indonesia, para pemangku kepentingan terkait, serta organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang inklusi sosial.

Seminar lokakarya ini dibagi menjadi beberapa sesi, yaitu seminar umum bertajuk Pembangunan Inklusif Disabilitas: Menurunkan Regulasi dan kebijakan ke dalam Praktek Realitas Sosial; diskusi paralel bersama organisasi masyarakat sipil dengan topik pendataan, layanan publik, regulasi kebijakan, dan penganggaran inklusif disabilitas di tingkat desa; serta pleno dan tanggapan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah beserta Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta bertajuk Sinergi Antara Tantangan dan Praktek Baik Pembangunan Inklusif di Tingkat Desa ke dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Tingkat Provinsi.

Menyoal pembangunan inklusif disabilitas, Rebecca selaku perwakilan dari Pemerintah Australia untuk Indonesia mengatakan bahwa dalam tiga tahun terakhir, Program Peduli telah mampu meningkatkan partisipasi dan penerimaan sosial bagi 8.300 penyandang disabilitas, memfasilitasi alokasi dana senilai 61 miliar untuk penyandang disabilitas, dan mendukung reformasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas serta 157 desa inklusi di 10 kabupaten/kota.

Hal tersebut tentu tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah bersama masyarakat dalam membangun inklusi sosial. 

“Dirintis sejak 2015, desa inklusi telah menjadi landasan penentuan dasar partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di desa, kegiatan sosial-ekonomi, dan politik. Hari ini kita akan merefleksikan kerja-kerja inklusi melalui Program Peduli. Kami bangga pengalaman Program peduli dijadikan dasar untuk pengembangan desa inklusif bersama Kemendes. Kami berharap panduan ini menjadi rujukan dalam kelembagaan, regulasi, perencanaan anggaran yang inklusif,” ungkap Rebecca.

Sejalan dengan itu, Bito Wikantosa juga mengatakan bahwa hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Desa. 

“Membangun Indonesia dari pinggiran daerah dan desa merupakan wujud nyata amanat UU Desa. Kita semua memiliki harapan bahwa UU Desa secara nyata memacu pembangunan ekonomi, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, memperluas lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, serta pemerataan pembangunan secara nasional,” tutur Bito.

Lebih lanjut lagi, Bito juga menuturkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan mandat dari pembangunan desa. Salah satu konsekuensi logis pemberdayaan masyarakat desa adalah dengan diterapkannya kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, pihak Kemendes sendiri menjadikan program Desa Inklusi sebagai strategi perwujudan amanat UU Desa yang nantinya akan dibawa ke berbagai desa untuk direplikasi.

Program Desa Inklusi sendiri tengah diupayakan oleh berbagai pihak, salah satunya oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam diskusi lokakarya ini, disebutkan bahwa pihaknya telah melibatkan kelompok disabilitas dalam setiap musyawarah perencanaan pembangunan wilayah (musrenbangwil). 

Dalam lima tahun terakhir, para penyandang disabilitas selalu memperoleh ruang pertama untuk menyampaikan usulan pembangunan dalam musrenbangwil di enam eks keresidenan Jawa Tengah. Merasa belum puas dengan hanya melibatkan para penyandang disabilitas, Ganjar juga berencana untuk menerapkan desa inklusi di seluruh wilayah Jawa Tengah. 

“Kebijakannya memang harus sampai di level desa. Ini juga memerlukan keberanian dari kepala desa. Pemprov telah melakukan itu. Tinggal sekarang kabupaten sampai desa mengikuti,” ungkap Ganjar.

Dengan adanya UU No. 19 Tahun 2011 yang mengatur pemenuhan ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas sampai tingkat desa, diperlukan adanya pendampingan khusus kepada kepala desa untuk memberi indikator klasifikasi penyandang disabilitas.

Sementara itu, dalam diskusi paralel yang dilakukan pada pertemuan tersebut, terdapat tantangan bersama yang harus diatasi agar dapat menerapkan desa inklusi. Persoalan mendasar tersebut adalah ketersediaan data. Oleh karena itu, hal pertama yang paling dibutuhkan adalah data penyandang disabilitas yang valid di 7.809 desa. Data tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan pemerintah. 

Lebih lanjut lagi, Ganjar juga mengatakan bahwa Jawa Tengah siap menjadi starting point nasional dalam penerapan sistem inklusif di seluruh desa. Bahkan, jika pendataan bisa dilakukan dalam waktu dekat, nomenklatur untuk pemenuhan layanan disabilitas pada tahun anggaran 2020 akan dapat direalisasikan.

Dalam upaya pendataan, Ganjar juga menyebutkan bahwa diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak, seperti pendamping desa, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lainnya.

Selain pendataan, permasalahan yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan desa inklusi adalah adanya ketakutan dari perangkat desa untuk menggunakan dana desa karena takut dianggap melakukan praktik korupsi.

Untuk mengatasinya, diperlukan adanya advokasi kebijakan dengan prinsip partisipatif sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat membuat alat monitoring dan melakukan evaluasi APBDes.

Kerja-kerja advokasi yang dilakukan selama ini tentu mengalami tantangan yang cukup besar. Namun, wilayah Indonesia Timur dengan kondisi geografis yang cukup ekstrem misalnya, berhasil mengangkat isu disabilitas yang ada di pelosok-pelosok desa menjadi isu prioritas yang diperhatikan di tingkat kabupaten. Bahkan, usaha ini telah berhasil membuat alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan pembangunan desa yang inklusif disabilitas. 

Seminar lokakarya ini tidak hanya menjadi ajang temu dan diskusi para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat; tapi juga menjadi komitmen bersama seluruh pihak dalam mewujudkan inklusi sosial di Indonesia.