Beranda Pustaka Berita Kader PINTAR Berkunjung ke Sekretariat FOPPERHAM

Kader PINTAR Berkunjung ke Sekretariat FOPPERHAM

Berita / Hak Asasi Manusia dan restorasi sosial Mitra Payung : Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan

Yogyakarta – Kader Pandu Inklusi Nusantara (PINTAR) mengunjungi kantor sekretariat Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Fopperham) di Keparakan, Kota Yogyakarta pada  Rabu 7 November 2018. Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian acara dari kegiatan Temu PINTAR yang diselenggarakan pada 6-8 November 2018. Melalui kunjungan ini, kader PINTAR dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang isu belajar dari pengalaman Fopperham yang bekerja untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

PINTAR disambut oleh kelompok seni beranggotakan perempuan penyintas pelanggaran HAM 1965 yang menyanyikan tembang Jawa ‘Gugur Gunung’ dan ‘Kiper’. Setelah itu, pengurus Fopperham memaparkan program-program yang telah dilakukan untuk mewujudkan inklusi sosial bagi penyintas pelanggaran HAM 1965.

Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah One Week One Mother. Melalui program ini, sukarelawan Fopperham rutin mengunjungi penyintas untuk menemani dan memastikan kesehatan mereka yang sudah uzur. Astri Wulandari, staf Fopperham mengatakan program ini diinisiasi pada 2014 dengan mahasiswa yang ikut berpartisipasi sebagai sukarelawan. Selain di Kota Yogyakarta, Fopperham juga menjalankan program serupa di Kabupaten Gunung Kidul. Program yang dinamakan ‘Selangkah Meraih Berkah Ngurusi Simbah’ ini berhasil menarik 57 ibu muda dari desa sekitar sebagai relawan.

Berbagai program yang dijalankan Fopperham tidak lantas selalu berjalan lancar. Terdapat berbagai halangan yang muncul. Salah satunya dialami Muntiati ketika menjadi relawan. “Pertama kali saya di sana masih didiamkan,” katanya mengingat pengalaman pertamanya menjadi relawan. “Namun, perlahan-lahan ketika kami dekati akhirnya beliau bisa menerima dan justru sering menanyakan kapan kami kembali,” pungkasnya.

Setelah pemaparan program yang dilakukan oleh para pengurus dan penyintas Fopperham, selanjutnya adalah pemaparan isu-isu spesifik yang dibawa oleh kader PINTAR. Pemaparan dimulai dari Pak Sanusi sebagai kader dari Sekber 65. Dalam pemaparannya beliau menyampaikan mengenai stigma atau pandangan masyarakat terhadap PKI (Partai Komunis Indonesia) dan Gerakan 30 September 1965 (G30S/PKI). Menurut beliau, sampai saat ini sebagian besar masyarakat memandang bahwa PKI merupakan partai yang tidak beragama dan berisi orang-orang dengan label “pembunuh jendral,” padahal secara substansial PKI tidak seburuk itu.

Stigma-stigma tersebut telah tertanam sejak dahulu sehingga sangat sulit untuk melakukan perubahan terhadap pandangan negatif tersebut, sekalipun menggunakan fakta sejarah. Hal tersebut dikarenakan saat ini fakta sejarah mengenai tragedi 1965 banyak yang dibengkokkan, salah satunya sejarah yang terdapat di Monumen Lubang Buaya, Jakarta. Ukiran-ukiran dalam monument tersebut menunjukan adanya penculikan dan penyiksaan terhadap tujuh jendral oleh PKI. Menurut Pak Sanusi, narasi tersebut terlalu dilebih-lebihkan sehingga menimbulkan kesan bahwa PKI bertindak sangat kejam. Dalam fakta sejarah yang terjadi, tidak ada penyiksaan apapun seperti yang digambarkan dalam Monumen Lubang Buaya.

Kenyataan tentang PKI dan kejadian 65 memang dari dulu sudah diselewengkan. Ya, semua itu dilakukan untuk kepentingan-kepentingan politik Pak Harto yang pas itu berkuasa. Tidak ada yang namanya PKI melakukan penyiksaan seperti dalam cerita-cerita sejarah saat ini wong waktu itu pas di visum juga tidak terbukti,” tuturnya.

Pembelokan-pembelokan fakta sejarah tersebut yang menjadikan pandangan-pandangan negatif tentang PKI tumbuh subur di masyarakat hingga saat ini. Permasalahan lain yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik adalah mengenai pemulihan nama baik bagi para korban tragedi 1965. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang krusial karena berkaitan dengan bagaimana kedudukan seseorang dalam akses publik. Sejauh ini, Pak Sanusi bersama teman-teman Sekber 65 telah berupaya mengadvokasi para penyintas tragedi 1965, salah satunya dengan menupayakan pengobatan gratis di setiap layanan kesehatan dan akses kependudukan.

Pemaparan selanjutnya oleh kader PINTAR yang merupakan perwakilan dari institusi pemerintah, yaitu Ibu Sumilir. Dalam pemaparannya, isu yang beliau angkat terfokus pada isu lansia yang hingga saat ini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Menurut beliau, isu mengenai lansia tidak bisa dianggap sebagai permasalahan yang remeh. Hal tersebut karena kesejahteraan lansia menjadi salah satu faktor yang menentukan angka harapan hidup. Selain itu, perlu adanya peraturan daerah yang mewakili kepentingan dan hak-hak para lansia di Kota Surakarta.

Isu kesejahteraan lansia merupakan isu yang perlu diangkat berkaitan dengan program inklusi. Isu inklusif lain yang bahas adalah isu mengenai kedudukan transpuan atau waria dalam ranah publik yang dipaparkan oleh Ayu. Menurutnya, kedudukan waria yang semakin termarginalkan dalam publik saat ini menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian lebih. Sama halnya dengan penyintas 1965, kedudukan mereka yang sering dipandang sebelah mata menyebabkan mereka sulit dalam mendapatkan akses publik. Tidak hanya berkaitan dengan aspek sosial, namun juga kesehatan hingga pekerjaan.

Setelah sesi pemaparan berakhir, terdapat sesi tanya jawab yang diperuntukan bagi seluruh audiens yang terlibat dari kunjungan tersebut. Salah satu pertanyaan yang cukup menarik dalam diskusi tersebut adalah bagaimana isu-isu tersebut di blow up atau digoreng, mengingat saat ini sedang adanya pergolakan politik dan bagaimana tindakan untuk mencegah hal-hal tersebut. Jawaban pertama kali dipaparkan oleh Ayu sebagai kader dari transpuan atau waria. Ayu memaparkan bahwa berkaitan dengan isu LGBT saat ini sudah mulai muncul di permukaan. Sebagai contoh adalah kos-kosan waria di Jawa Barat yang di datangi oleh sekelompok orang dan dihimbau untuk tidak lagi menempati tempat tersebut. Upaya untuk menghindari hal-hal tersebut adalah pembatasan kegiatan-kegiatan di luar yang melibatkan komunitas waria atau transpuan, baik dari segi tempat maupun publikasi acara.

Sekber 65 menjelaskan bahwa terkait dengan kondisi politik saat ini, biasanya mereka menjadi sasaran utama yang dipolitisasi oleh oknum-oknum tertentu. Bentuk politisasi yang sering terjadi adalah berupa pemberian iming-iming mengenai pemulihan nama baik dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan tujuan agar mereka mau bergabung dan mendukung salah satu tokoh politik tertentu.

Sedangkan pemaparan dari Fopperham, isu mengenai PKI atau tragedi 1965 biasanya muncul pada momen-momen tertentu, seperti bulan September. Pada bulan tersebut seringkali terjadi intervensi-intervensi dari oknum tertentu misalnya seperti pemasangan spanduk hingga kampanye terbuka melalui media sosial maupun secara langsung. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap para penyintas pelanggaran HAM 1965. Menyikapi hal tersebut, para pengurus dari Fopperham mengambil tindakan dengan menunda sementara kegiatan di bulan September dan mengalihkan di bulan lain.

Selain itu, dalam program tour sejarah yang ditujukan untuk anak-anak muda atau mahasiswa, Fopperham merubah konsep dari yang dulu mengajak seluruh penyintas dalam tour tersebut diganti dengan mengajak beberapa penyintas terpilih agar tidak mencolok dan melibatkan beberapa warga sekitar sebagai narasumber. Selain itu, strategi lain adalah pemilihan tempat yang tidak terlalu mencolok untuk kegiatan tour sejarah. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan tujuan menghindari adanya serangan atau anggapan mencurigakan baik dari masyarakat maupun oknum tertentu. Dengan begitu, tujuan tour sejarah sebagai sebuah wadah dalam memperkenalkan sejarah kepada anak-anak muda dapat tercapai tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Pemaparan berbeda dijelaskan oleh Pak Muslam sebagai kader dari kelompok penghayat kepercayaan bahwa adanya stigma negatif dan pandangan bahwa mereka merupakan kelompok musyrik. Gejolak-gejolak tersebut sering terjadi dan disikapi dengan bijaksana. Salah satunya dengan edukasi yang diberikan pertama kali kepada para masyarakat sekitar mengenai beberapa adat dan cara ibadah yang dilakukan para kelompok penghayat kepercayaan. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak salah kaprah dalam menyikapi perbedaan yang ada.

Kunjungan yang dilaksanakan di Sekretariat Fopperham diakhiri dengan makan siang dan penyerahan kenang-kenangan kepada pengurus Fopperham serta foto bersama. Tujuan yang ingin dicapai dari kunjungan ini adalah adanya pengetahuan lebih dalam mengenai kondisi dari isu-isu yang telah dipaparkan, terutama isu mengenai kelompok inklusi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai apa saja program-program lebih lanjut yang akan dilaksanakan oleh para kader dalam mengatasi isu-isu tersebut.