Beranda Pustaka Berita Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak, Saatnya #AnakPunyaID

Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak, Saatnya #AnakPunyaID

Berita / Anak dan remaja rentan Mitra Payung : PKBI Pusat Topik : identitas, LPKA

“Saya ingin melanjutkan pendidikan hingga kuliah. Psikologi atau komunikasi.”

Salah satu anak dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta menceritakan keinginannya selepas dari LPKA. Senin, 25 Maret 2019, Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak diluncurkan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM), Yasonna Laoly membuka dan meluncurkan gerakan nasional dan menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) secara simbolis kepada beberapa anak.

“Kartu ini tidak hanya sekadar kartu. Kartu gampang kita cetak, tetapi kartu ini merupakan kartu di dalamnya melekat hak-hak seseorang, sama seperti Kartu Tanda Penduduk. Tanpa Kartu Tanda Penduduk, seseorang warga negara tidak mendapat akses ke Kartu Indonesia Pintar, KIS, BPJS, dan hak-hak lainnya,” kata MenkumHAM Yasonna Laoly. Jika anak  yang berada di LPKA tidak mendapatkan haknya, maka mereka akan rentan untuk kembali terjerumus dan berhadapan dengan hukum. Pada hari itu, sebanyak 1.103 anak di berbagai LPKA di Indonesia menerima Kartu Identitas anak dan KTP-el. Total terdapat 3.189 anak-anak yang berada di LPKA. Dengan diluncurkannya gerakan nasional, harapannya semua anak di LPKA bisa segera mendapatkan hak-haknya.

Salah satu anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu menunjukkan Kartu Identitas Anak miliknya.

Salah satu anak di LPKA Bengkulu yang telah memiliki KIA juga mendapatkan layanan lainnya yaitu tabungan anak (TASA) dari Dinas Sosial. “Tabungan sosial anak sangat penting karena dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok dasar anak. Selain itu, dapat membantu meringankan orang tua saya dalam memenuhi kebutuhan dasar saya. Tabungan yang saya terima saya gunakan untuk membeli semua kebutuhan dasar saya; mulai dari kebutuhan nutrisi seperti susu, makanan yang enak, buah-buahan, telur, pakaian, dan kebutuhan mengakses layanan dasar lainnya. Sementara itu, salah satu anak di LPKA Jakarta mengatakan, “Dengan memiliki KIA, saya bisa mendapatkan jaminan kesehatan dan pendidikan. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkannya.” Sudah saatnya, #AnakPunyaID termasuk anak-anak yang berada di LPKA.

Biasanya anak-anak di LPKA memiliki kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan harus menghubungi keluarga mereka. Di situlah, mitra Program Peduli, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) membantu memfasilitasi hingga data-data anak bisa direkam oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selama tiga tahun terakhir, Program Peduli bekerja di Curup, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Bandung, dan Blitar. Pada tahun 2019 ini, Program Peduli memperluas lingkup kerja ke Maros dan Kupang. Program Peduli sangat mengapresiasi gerakan nasional yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS). Sandra Hamid, Country Representative The Asia Foundation dalam pembukaan acara mengatakan,”Kami sangat mengapresiasi DitjenPAS dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di LPKA. Kami mendukung penuh acara Gerakan Nasional Pemenuhan Hak Identitas Anak ini. Dengran harapan, gerakan ini berdampak pada anak-anak di LPKA agar mereka mendapatkan pelayanan publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan lainnya sehingga mereka tetap dapat berkontribusi dan berperan dalam kemajuan bangsa.”

Mitra Program Peduli Menerima Penghargaan dari DitjenPAS

Selain peluncuran Gerakan Nasional, acara juga diikuti dengan pemberian penghargaan dari DitjenPAS kepada seluruh organisasi dan komunitas yang telah menjadi mitra kerja LPKA dan berkontribusi untuk memenuhi hak-hak anak di LPKA. Beberapa mitra Program Peduli juga menjadi penerima penghargaan tersebut, yaitu PKBI dan Center for Detention Studies (CDS). Penghargaan yang diberikan menjadi cambuk semangat untuk terus bekerja demi pemenuhan hak-hak anak yang berada di LPKA dan mewujudkan Indonesia yang semakin inklusif tanpa stigma dan diskriminasi.

Yudi dari PKBI menerima penghargaan dari DitjenPAS