Beranda Pustaka Berita Bagaimana Kondisi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi?

Bagaimana Kondisi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi?

Berita / Masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam Mitra Payung : Kemitraan

Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, terdapat 1.331 masyarakat adat di Indonesia. Sebagian besar dari mereka masih hidup dengan bergantung pada alam dan tinggal di lokasi terpencil yang cukup jauh dari pembangunan. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID-19?

Dalam situasi sulit ini, warga Desa Munte Mentawai tidak hanya dihadapkan dengan persoalan pandemi. Banjir bandang setinggi tiga meter yang berlangsung selama seminggu membuat warga harus bisa mengatasi bencana di tengah bencana.

Sementara itu, meski tolak bala sudah dilakukan, warga Pipikoro tetap harus menghadapi masa panen yang sulit akibat krisis ekonomi yang terjadi selama pandemi. Jika COVID-19 belum berakhir sampai November 2020, maka para petani tidak akan mampu membeli benih dan pupuk. Belum lagi harga bahan pokok yang melonjak selama pandemi membuat masyarakat adat harus berhadapan dengan krisis ekonomi yang tidak sebentar. Apalagi, kegiatan Program Peduli yang selama ini membantu mendampingi mereka akan segera berakhir.

Persoalan lain muncul ketika sebagian masyarakat adat, seperti warga Kasepuhan, Baduy, dan Cina Benteng, belum memahami betul apa itu COVID-19 sehingga mereka cenderung mengabaikan protokol kesehatan dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker.

Menyikapi hal ini, Program Peduli bersama Kemitraan menggelar webinar tentang ketahanan pangan dalam kaitannya dengan perempuan dan anak-anak masyarakat adat, anak-anak dengan disabilitas, anak buruh migran, anak yang dilacurkan (ayla), dan anak-anak penghayat.

Selain diskusi terkait masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat adat, Kemitraan bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Jakarta dan daerah terdampak COVID-19 lainnya juga menerapkan kebijakan pemerintah terkait PSBB. 

Mengingat pengalaman masyarakat adat yang lari ke hutan untuk menghindari virus Prancis pada 100 tahun lalu, gabungan organisasi masyarakat sipil di Sumba Timur bergerak bersama para kader untuk menyusun buku panduan COVID-19. Upaya sosialisasi juga dilakukan di seluruh wilayah dampingan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat adat terkait bahaya COVID-19 dan cara mencegahnya.

Kebiasaan mencuci tangan atau ganti baju sebelum dan setelah beraktivitas mulai dilakukan oleh masyarakat adat. Penyemprotan disinfektan dan pembagian hand sanitizer bersama perangkat pemerintahan dan pemuda lingkungan setempat juga dilakukan di beberapa wilayah, salah satunya di lingkungan umat Hindu, Butun Indah, Kota Mataram.

Pelatihan kader di Pipikoro, seperti budi daya madu dan ikan asap, tetap dilakukan dengan menjaga jarak fisik (physical distancing) serta protokol kesehatan lainnya. Beberapa desa di Pipikoro juga melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, orang-orang yang keluar masuk Kabupaten Sigi juga diharuskan untuk meminta surat keterangan sehat dari puskesmas.

Selain melakukan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19, bantuan dari lembaga seperti Baznas, Kementerian, ataupun dinas Kota/Kabupaten juga disalurkan kepada masyarakat adat.

Bantuan yang dibagikan pun bermacam-macam. Mulai dari paket sembako kepada warga Cina Benteng, bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa kepada warga Suku Anak Dalam (SAD), permainan sederhana terkait COVID-19 oleh fasilitator maupun CSO untuk komunitas adat, sampai pembagian APD bagi tenaga kesehatan dan penyandang disabilitas bersama Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) di Puskesmas Aikmel Utara dan Pondok Pesantren Riyadul Falah di Desa Aik Prape Nusa Tenggara Barat, serta bantuan sembako bagi anak-anak disabilitas di sekitar wilayah ponpes tersebut.

Sementara itu, terdapat dua catatan penting yang harus dipertimbangkan dalam menangani persoalan-persoalan masyarakat terkait pandemi. Pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak-anak, perempuan adat, serta penyandang disabilitas dalam mengambil kebijakan terkait pandemi. Kedua, kebijakan pendidikan yang dilakukan secara online belum bisa menyentuh seluruh komunitas karena rata-rata masyarakat adat belum mengenal teknologi internet dengan baik. Akibatnya, mereka tidak bisa mengakses pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan demikian, diperlukan kebijakan inklusif yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan, agar mereka juga bisa tetap mengakses layanan publik selama pandemi.